Lombok Timur (Inside Lombok) – Ketua DPRD Lotim, Murnan meminta kepada Pemda agar tidak memberikan izin terhadap ritel modern. Belakangan diketahui bahwa terdapat 30 titik tempat akan dibukanya ritel modern di Lotim. Ia juga berharap pemda melakukan evaluasi.
“Apapun bentuk investasi di Lotim tidak hanya ritel modern, namun harus bermanfaat bagi masyarakat untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat” ucap Ketua DPRD Lotim, Murnan saat ditemui di ruangannya oleh Tim Inside Lombok, Selasa (21/07/2020).
Lanjutnya, berbicara terkait investasi, semua orang bisa berinvestasi termasuk masyarakat Lotim sendiri. Ritel modern tersebut bisa menguras uang masyarakat dengan segala kebutuhan yang mereka jual, namun harus ada imbal balik juga kepada masyarakat.
“Jangan kemudian membuat persaingan usaha yang tidak sehat. Banyak kemudian usaha-usaha masyarakat bangkrut dikarenakan kalah persaingan, di situlah tugas pemerintah untuk membuat keseimbangan dengan membatasi ritel modern,” jelasnya.
DPRD Lotim sendiri berharap pembangunan ritel modern dibatasi terlebih dahulu. Juga agar Pemda mengevaluasi ritel modern yang sudah ada. Bagaimana ritel modern tersebut bermanfaat bagi masyarakat dengan memberikan izin memasukkan produk lokal.
“Sekarang tugas dan peran serta pemerintah dalam membina para penggiat IKM dan UKM agar bisa bersaing dan mampu menembus pasar ritel modern,” ucapnya.
Murnan menegaskan, jangan sampai investasi berupa ritel modern ini hanya datang menguras uang masyarakat dengan manfaat yang begitu kecil yang didapatkan masyarakat.
Selain membuka lapangan pekerjaan, diharapkan ritel modern tersebut dapat memasukkan produk lokal agar manfaat yang dirasakan masyarakat lebih besar.
“Produk IKM/UKM kita sangat banyak, jika diizinkan maka kita sama-sama menguntungkan. Jangan sampai investor untung tapi masyarakat jadi buntung,” kesalnya.
Murnan mengatakan bahwa masyarakat lebih patuh membayar pajak dibandingkan dengan para penguasa. Dikatakannya para pengusaha tersebut tidak pernah jujur dalam memberikan bukti penghasilannya, tidak pernah sama hasil laporan dengan yang terjadi di lapangan.
