Lombok Barat (Inside Lombok) – DPRD Lobar berencana memanggil pihak BPJS kesehatan menyusul banyaknya Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang bermasalah. Sehingga menyulitkan warga yang sedang sakit untuk bisa segera memperoleh pelayanan kesehatan yang semestinya.
“Banyak kami temukan kartu KIS yang bermasalah akibat salah alamat fasilitas kesehatan” ungkap Ketua DPRD Lobar, Hj. Nurhidayah menuturkan hasil Sidak yang dilakukan pihaknya ke Dinas Sosial beberapa waktu lalu.
Ia menyebut adanya kemungkinan KIS yang bermasalah itu terjadi di semua daerah, namun yang baru terdeteksi saat ini masih di beberapa kecamatan. Tetapi itu pun jumlahnya sudah mencapai ratusan.
“Itu harus segera diperbaiki dan kami sudah minta kepada bu Waka untuk segera mengagendakan pemanggilan pihak BPJS” tegasnya.
Dirinya mempertanyakan kenapa Faskes pada kartu itu bisa keliru, sementara alamat yang bersangkutan tidak ada kekeliruan. Pihaknya mendorong Dinsos segera berkoordinasi dengan pihak BPJS untuk menyelesaikan persoalan itu.
Wakil ketua DPRD Lobar, Hj. Nurul Adha pun menyayangkan kenapa persoalan data harus kembali menjadi alasan dalam kasus ini. Sehingga ia membandingkannya dengan entri data Dapodik siswa untuk dana BOS. Yang dinilainya Dikbud dalam hal ini telah mampu menyelesaikannya secara terperinci.
“Kok Dikbud bisa menyelesaikan persoalan data, tapi kenapa Dinsos lagi-lagi bermasalah dalam persoalan data? Apalagi ini BPJS dibiayai pusat” tanya heran.
Ia prihatin, karena persoalan ini, banyak masyarakat kurang mampu yang memiliki hak untuk berobat dengan BPJS justru menjadi tidak tercover karena kekeliruan data pada kartu tersebut.
“Terkait persoalan itu, ketua DPRD bersama Komisi IV langsung Sidak ke Dinsos. Bahkan melihat langsung tumpukan kartu BPJS yang salah itu di sana” ungkap Adha.
“Dinsos dan Dikes harus ada tim khusus untuk menyelesaikan soal data ini” tegas politisi dari PKS ini.
Sementara itu, Kepala Dinsos Lobar, Lalu Martajaya mengaku bahwa pihaknya tengah turun merekap semua data Faskes yang keliru tersebut.
“Tumben ada kesalahan seperti ini, saat kita entri alamatnya sesuai, tapi saat dicetak malah beda” ujarnya.
Hasil rekapan data yang terus diperbaiki itu pun diakuinya tetap langsung dikirim dan dikoordinasikan dengan pihak BPJS.
“Lebih baik kita yang turun (sampaikan langsung ke BPJS). Karena kalau kita harus imbau satu persatu ke masyarakat agak repot. Dan itu sudah kita koordinasikan dengan pihak BPJS” tandas Martajaya.
