Kisruh Pleno Lombok Tengah, Polda NTB Periksa 5 Orang Warga

Kapolda NTB, Brigjen Pol Nana Sudjana (Inside Lombok/Bayu Pratama)

Mataram (Inside Lombok) – Pihak Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat (NTB) masih terus memantau serta mengantisipasi dampak berkelanjutan keributan yang terjadi pada Rapat Pleno hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng).

Kapolda NTB, Brigjen Pol Nana Sudjana menerangkan bahwa sampai saat ini pihak kepolisian telah memeriksa 5 orang warga untuk dimintai keterangan. 5 orang yang diperiksa itu adalah masyarakat sekitar yang ada di lokasi saat keributan terjadi.

“Mereka (5 orang yang diperiksa, Red) masyarakat biasa. Tapi memang mereka selama ini simpatisan dari Caleg (Calon Legislatif) yang memang merasa ada kecurangan bahwa suaranya ada yang dialihkan ke Caleg yang lain,” ujar Nana, Jumat (10/05/2019) di Mataram.

Nana sendiri menekankan bahwa pihaknya akan menindak tegas siapapun yang mencoba berbuat anarkis, terlebih dalam masa penghitungan suara Pemilu 2019. Namun yang paling penting menurut Nana adalah mencari akar masalah dari keributan yang terjadi tersebut.

“Permasalahannya itu di internal partai, dan memang kemarin ada kejadian yang anarkis tapi dapat kita kendalikan dan selesaikan. Sampai saat ini memang masih ada 5 orang yang sedang kita mintai keterangan ataupun dalam rangka pendalaman, untuk kita akan mencari penghasut daripada perbuatan anarkis tersebut,” ujar Nana.

Selain itu, Nana menerangkan bahwa sampai saat ini masih ada 500 personel dari Polda NTB serta tambahan 100 personel dari TNI yang disiagakan untuk mengamankan lokasi Rapat Pleno di Loteng. Pengamanan yang dimaksud sendiri adalah baik itu pengamanan terbuka maupun pengamanan tertutup.

Dalam hal ini, Nana juga menerangkan bahwa pihaknya akan menurunkan anggota bersama Babinsa, Babinkamtibmas, baik dari TNI maupun Polri untuk mencari akar masalah dan melakukan pendekatan-pendakatan kepada masyarakat.

“Dari Polres (dan) dari Polda kita turunkan untuk mencari akar masalah dan berupaya mencari pendekatan bahwa seluruh masalah itu sebenarnya bisa diselesaikan. Apakah itu kalau memang ada suatu pelanggaran, itu bisa dilaporkan,” tegas Nana.

Sebelumnya telah terjadi keributan di Kantor DPRD Lombok Tengah yang menjadi lokasi Rapat Pleno, Rabu (08/05/2019) malam. Dalam keributan tersebut, warga yang memaksa masuk ke lokasi mulai melempar petugas sampai terjadi benterokan yang mengakibatkan empat (4) anggota Polisi terluka.

Rapat Pleno tingkat provinsi sendiri telah dilaksanakan di laksanakan sejak 7 Mei sampai dengan 9 Mei 2019. Namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB memutuskan memperpanjang Rapat Pleno tersebut mengingat dari 10 Kabupaten/Kota, Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Tengah belum menyerahkan hasil Rapat Pleno tingkat Kabupaten Kota karena beberapa masalah yang terjadi.