Mataram (Inside Lombok) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalokasikan anggaran sebesar Rp18 miliar pada 2019 untuk meningkatkan kualitas produksi garam di Nusa Tenggara Barat yang belum memenuhi standar.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Hamdi, di Mataram, Kamis, mengatakan, anggaran belasan miliar rupiah tersebut dialokasikan untuk empat kabupaten yang menjadi sentra produksi garam, yaitu Kabupaten Bima, Sumbawa, Lombok Timur dan Lombok Barat.
“Sebagian besar anggaran dari KKP tersebut, yakni untuk integrasi lahan garam,” katanya.
Ia mengatakan setelah dilakukan perbaikan kualitas garam, akan dilanjutkan dengan program industrialisasi garam untuk meningkatkan nilai ekonomi komoditas tersebut sehingga petani bisa mendapatkan pendapatan yang lebih baik.
Industrialisasi garam rakyat akan difokuskan di Kabupaten Bima sebagai sentra produksi terbesar di NTB.
Program industrialisasi tersebut terbagi dua kluster, yakni kluster garam untuk kebutuhan masyarakat di NTB, di mana pelaku industri kecil menengah (IKM) didorong untuk melakukan pengolahan. Kluster lainnya adalah industri besar dengan cara akan membangun pabrik di Bima pada 2021.
“Rencana besar industrialisasi garam merupakan bagian dari program hilirisasi komoditas pertanian dan perikanan Pemerintah Provinsi NTB,” ujarnya.
Hamdi menambahkan program peningkatan kualitas garam dan industrialisasi dilakukan secara terintegrasi.
Selain mengintensfikan lahan dan membangun pabrik pengolahan, pihaknya juga akan membangun pusat pembelajaran dan inkubasi garam serta laboratorium sertifikasi garam.
Selain itu, menyediakan lembaga keuangan non-bank, dan cabang dari lembaga keuangan non-bank milik KKP di Bima.
“Kami sedang menyusun peta jalan industrialisasi garam sampai dengan tahun 2024. Tapi sebagian program sudah berjalan,” katanya. (Ant)
