Mataram (Inside Lombok) – Penjabat Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi menyatakan siap meninggalkan jabatannya saat ini untuk maju pada kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) Gubernur NTB November mendatang. Pernyataan itu dilontarkannya usai menghadiri rapat DPP Golkar awal April lalu.
Ia mengatakan saat ini aturan tentang pengunduran sebagai penjabat masih digodok Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Pak Tito bilang boleh Pj (penjabat) melanjutkan ikhtiarnya, tapi pada saat itu tidak ada Pj yang mendaftar. Kalau ada minat itu silahkan dan berarti dia mundur, dan saya akan atur mekanisme pengunduran diri itu,” katanya.
Gita mengaku jika diusung di pilkada NTB 2024, maka dirinya siap untuk mundur dari jabatan saat ini. Karena sebelumnya, semua penjabat kepala daerah sudah dikumpulkan Kemendagri dan diberikan lampu hijau untuk melanjutkan pengabdiannya kepada masyarakat.
Ia pun membantah dirinya sebagai Penjabat Gubernur NTB terlibat politik praktis. Pasalnya kedatanganya ke acara DPP Golkar bukan untuk mengurus kartu tanda anggota (KTA), melainkan menghadiri undangan lewat jalur non kader. “Itu hanya pembahasan konteks pilkada. Mengundang kader dan non kader. Saya masuk lewat kalimat non kader,” ungkapnya.
Menurut Mantan Kepala Dinas DPMPTSP NTB ini, alasan DPP Golkar mengundang dirinya pada acara tersebut untuk menjaring bakal calon kepala daerah. Karena tugas dari partai yaitu melahirkan pemimpin bangsa. “Itu tugasnya. Merekrut anak-anak daerah dan bangsa terbaik untuk menjadi pemimpin dan partai politik itu jalur pengkaderan,” katanya.
Ia menegaskan, jika dalam rapat tersebut DPP Golkar hanya mengundang kader maka ia memastikan bahwa dirinya tidak akan hadir. Selain itu, banyak pihak mempermasalahkan dirinya menggunakan baju kuning pada acara Golkar.
“Yang punya acara menggunakan pakaian kuning. Jadi saya menghormati tuan rumah. Nanti kalau saya diundang sama yang warna merah maka saya juga akan pakai baju merah,” ujarnya.
Kedatangannya di acara DPP Golkar tersebut menginformasikan untuk yang mau maju pada pilkada 2024 ini, maka harus memenuhi standar operasional prosedur (SOP). Salah satu SOP yang harus dipenuhi yaitu melakukan survei elektabilitas. “Prosesnya masih jauh. Jadi kemarin itu bukan output tapi proses yang masih awal. Kecuali saya datang menerima SK dan menerima KTA,” katanya. (azm)
