Mataram (Inside Lombok) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi puncak kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Barat akan terjadi pada bulan Agustus mendatang.
Terkait hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB menyiapkan langkah mitigasi struktural untuk mengantisipasi dampak kekeringan agar tidak berulang setiap tahunnya.
“Saat ini langkah antisipasi yang kita lakukan yakni meminta informasi kepada kabupaten/kota yang terdampak kekeringan terkait dengan sarana dan prasarananya. Karena penanganan sementara yang bisa dilakukan yaitu dengan mendistribusikan air bersih kepada warga yang terdampak,” kata Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB Zainal Abidin, Rabu (2/6/2021).
Ia menyebutkan, semua pihak harus bersinergi dan berkolaborasi agar mitigasi struktural tersebut dapat berjalan secara optimal. Hal tersebut dapat dilakukan melalui langkah-langkah kecil seperti melakukan penghematan air, penghijauan di kawasan hutan, dan lain sebagainya.
“Sebab, untuk menghidupkan kembali sumber mata air diperlukan usaha maksimal serta waktu yang tidak sebentar sehingga nantinya kita akan berkoordinasi juga dengan OPD terkait,” imbuhnya.
Berdasarkan data tahun 2020 lalu, di Provinsi NTB jumlah kecamatan yang terkena dampak kekeringan yakni sebanyak 77 kecamatan yang meliputi 380 desa. Sementara jumlah kepala keluarga yang terdampak sekitar 212 ribu lebih yang jika ditotal dapat mencapai lebih dari 700 ribu orang.
Menurutnya, kawasan yang rawan kekeringan tersebut tidak hanya kekurangan akan kebutuhan air bersih saja, melainkan juga air untuk irigasi lahan pertanian. Oleh sebab itu, jika tidak segera ditanggulangi secara jangka panjang, dampak kekeringan tersebut berpotensi akan terulang kembali pada tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya.
“Sehingga mitigasi struktural diperlukan sebagai langkah antisipasi yang sifatnya jangka panjang. Dengan begitu kita dapat mengurangi bahkan tidak perlu lagi melakukan pendistribusian air bersih setiap musim kering terjadi,” tuturnya.
