Lombok Barat (Inside Lombok) – SK Pergantian Antar Waktu (PAW) oknum anggota DPRD Lobar dari Partai Nasdem inisial AM yang terjerat kasus narkotika beberapa waktu lalu telah keluar.
Ketua DPD Nasdem Lobar, Tarmizi menyebut bahwa partai besutan Surya Paloh tersebut tidak mentolerir jika ada kadernya yang tersandung kasus narkotika. Ia pun membenarkan kabar soal sudah keluarnya SK PAW tersebut.
“Iya memang benar kabarnya seperti itu,” ungkap Tarmizi saat ditemui di gedung DPRD Lobar, Rabu (22/02/2023).
Namun, saat dikonfirmasi lebih jauh, ia belum mau terlalu banyak komentar. Saat disinggung alasan dikeluarkannya SK PAW itu lantaran kasus narkotika yang sempat menjerat oknum anggota dewan yang bersangkutan, Tarmizi pun hanya menganggukkan kepala.
Dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Nasdem, dia menyebut sudah tegas menerangkan larangan keterlibatan anggota apalagi bersentuhan dengan barang haram tersebut. “Kita tunggu kabar dari pusat saja, soal penginstirahatanya (PAW),” pungkas ketua DPD Nasdem Lobar ini.
Seperti diketahui, pada November 2022 lalu oknum anggota DPRD Lobar dari fraksi Nasdem inisial AM sempat ditangkap jajaran Satres Narkoba Polresta Mataram. Kabarnya, pria yang berasal dari Kecamatan Narmada itu ditangkap saat hendak melakukan transaksi narkotika dari salah satu bandar di kawasan Cakranegara.
Sayangnya, saat hendak membeli narkoba, oknum itu tak mengetahui jika bandar itu sedang diciduk jajaran kepolisian. Meski sempat diamankan, namun oknum dewan yang bersangkutan itu tak ditahan dan hanya melakukan rehabilitasi. Karena saat itu tak ditemukan barang bukti oleh kepolisian.
Kendati, dari hasil tes urinenya, AM dinyatakan positif menggunakan narkotika. Terlebih dari penuturan keluarga, bahwa politisi dari Partai Nasdem itu sedang menjalani proses pengobatan atas kecanduan barang haram itu.
Meski demikian kabar tersandungnya oknum anggota DPRD Lobar dari Partai Nasdem itu tetap sampai ke telinga pengurus Partai Nasdem, tingkat kabupaten, provinsi hingga pusat. Sehingga pihak partai pun mengambil langkah tegas terkait kasus tersebut, salah satunya dengan mengeluarkan SK PAW. (yud)
