Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menargetkan proses pembangunan hunian sementara di Kelurahan Bintaro untuk menampung 83 kepala keluarga nelayan Pondok Perasi, Kecamatan Ampenan yang terdampak eksekusi lahan rampung dalam waktu sebulan.
“Dengan melihat kondisi saat ini, kami targetkan pembangunan hunian sementara (huntara) nelayan bisa rampung maksimal satu bulan,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram HM Kemal Islam di Mataram, Rabu.
Dikatakan, pada prinsipnya pemerintah kota juga ingin menyelesaikan pembangunan huntara secepatnya, agar nelayan yang saat ini menempati tenda-tenda darurat bisa segera pindah ke huntara.
“Apalagi dengan kondisi cuaca sekarang yang sudah mulai masuk musim hujan dan angin kencang,” katanya.
Kemal mengatakan, salah satu kendala yang masih dihadapi dalam proses pembangunan huntara nelayan adalah jumlah pekerja yang tersedia. Karenanya, pihak ketiga sudah meminta agar bisa mencari tukang yang banyak untuk mempercepat proses perampungan huntara.
“Kita juga sudah meminta pihak ketiga untuk manfaatkan pengungsi, apabila ada yang bisa menjadi tukang dan peladen agar huntara bisa segera terbangun,” katanya.
Menurutnya, pembangunan huntara dilakukan sesuai dengan standar yang ada, mulai dari pemasangan fondasi, pengurukan dan pengerasan. Setelah, lapak rampung barulah konstruksi dinding dan atap huntara dipasang.
Konstruksi huntara yang akan digunakan adalah, bekas sekolah sementara SMPN 6 Mataram ketika terjadi gempa bumi 2018, di areal Taman Udayana. Konstruksi tersebut akan dibongkar setelah lapak huntara siap.
Untuk pembangunan huntara nelayan, kata Kemal, pemerintah kota menggunakan dana tanggap darurat sekitar Rp200 juta dan dibangun pihak ketiga.
“Pekerjaan pembangunan huntara membutuhkan keterampilan sendiri sehingga tidak bisa dilakukan oleh satgas dan tenaga kita yang ada,” katanya. (Ant)
