Mataram (Inside Lombok) – Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat Ahsanul Khalik mengatakan progres pembangunan unit rumah tahan gempa (RTG) bagi para korban gempa bumi 2018 di Kabupaten Lombok Utara lebih cepat dari data yang dihimpun pihaknya.
“Kondisi pembangunan RTG yang sangat progresif itu kami lihat ketika melakukan pengecekan lapangan pada Selasa (9/7), ke sejumlah Kecamatan di Lombok Utara,” kata Ahsanul Khalik, di Mataram, Rabu.
Data BPBD NTB tercatat, jumlah RTG yang sudah rampung dan masih dikerjakan pembangunannya mencapai 31 persen dari total rumah rusak berat sebanyak 44 ribu unit yang tercatat di Kabupaten Lombok Utara.
Sementara kondisi di lapangan, jumlah RTG yang sudah rampung dan yang masih dikerjakan pembangunannya sudah mencapai 80 persen.
“Kami melihat fakta di lapangan yang sedang proses pengerjaan dan hampir selesai sudah hampir 70-75 persen. Artinya progres untuk Lombok Utara saat ini sudah pada angka 80 persen lebih,” ujarnya.
Ahsanul menjelaskan kondisi lapangan yang lebih cepat dari data terjadi karena ternyata belum semua fasilitator pendamping melaporkan progresnya ke TPK maupun BPBD NTB.
Menurut dia, pola swakelola dan kegotong-royongan yang dilakukan masyarakat korban gempa di Kabuparen Lombok Utara menjadi salah satu pemicu percepatan realisasi pembangunan RTG di daerah tersebut.
“Pembangunan secara swakelola ini tetap ada pendampingan dari fasilitator, hanya saja fasilitator belum menyampaikan progresnya ke TPK maupun ke BPBD, sehingga data berbeda,” ucapnya.
Terkait hal tersebut, kata dia, pihaknya akan meminta TPK, fasilitator sipil, TNI – Polri untuk segera memperbaiki laporan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai kondisi yang ada di lapangan.
Ia menambahkan meski progres di Lombok Utara sangat baik, namun untuk kawasan tiga pulau kecil, yakni Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air, sama sekali belum dilakukan pembangunan RTG.
“Ada 68 unit di tiga Gili, yang belum sama sekali dilakukan pembangunan karena terkendala masalah biaya angkut material yang sangat besar dan tidak cukup dari dana stimulan yang diberikan kepada masyarakat,” katanya.
Untuk kendala di tiga pulau kecil tersebut, Ahsanul mengatakan, pihaknya akan membahasnya secara khusus dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Bupati Lombok Utara. (Ant)
