Lombok Barat (Inside Lombok) – Pemerintah Daerah Lombok Barat klaim berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengacu pada data statistik kemiskinan yang mengalami penurunan pada tahun 2020 ini. Namun tak mampu mengendalikan jumlah pengangguran.
Sekda Lobar, H. Baehaqi mengatakan indikator untuk mengukur keberhasilan itu, mengacu pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lobar yang mengalami pertumbuhan hingga 0.25 persen tahun ini.
Dengan rincian, angka kemiskinan di Lobar yang berhasil diturunkan sebesar 0.89 persen. Yang mana mulanya dari 15.17 persen, kini menjadi 14.28 persen. Begitupun dari sisi pertumbuhan ekonomi, yang diklaim mengalami kenaikan pasca-gempa. Dari 0,57 persen menjadi 3.57 persen.
“Tentu berdasarkan angka statistik, yang menjadi ukuran pedoman nasional dan internasional, Pemda sudah Berhasil. Artinya Lobar sudah semi mantap” Sebut Baehaqi, Senin (28/12/2020) lalu.
Senada dengan sekda, Kepala BPS Lobar Anas, mengatakan bahwa pengentasan emiskinan Lobar naik peringkat ke posisi 7 dari sebelumnya peringkat 8. Bahkan pertumbuhan IPM Lobar yang mencapai 0.25, diakuinya menjadi yang tertinggi di NTB. Sehingga IPM Lobar menempati posisi ke-4 di NTB.
“Penurunan Kemiskinan Lobar 0.89 persen dan menjadi yang tertinggi ketiga di NTB” ungkapnya.
Namun, pandemi yang masih terjadi saat ini justru berdampak terhadap angka pengangguran Lombok Barat yang justru mengalami peningkatan sebesar 0,82 persen.
Namun, klaim Pemda ini masih menuai kontra yang mengemuka dalam acara diskusi terbuka “Kaleidoskop Lobar 2020” yang mengangkat tema “Sudah MANTAP kah Lombok Barat?” yang diselenggarakan pada Senin (28/12/2020) lalu.
Diskusi itu diselenggarakan oleh Forum Wartawan Lombok Barat (FORTA LOBAR) dan Radio Suara Giri Menang (SGM) yang didukung Kominfo Lobar.
Dalam acada tersebut, selain mengenghadirkan Sekda dan Kepala BPS Lobar. Turut dihadirkan juga ketua Badan Pembentukan Perda (Bampemperda) DPRD Lobar Indra Jaya Usman, dan sektretaris Komisi II DPRD Lobar, Munawir Haris. Beserta organsiasi, LSM, NGO dan Yayasan kemanusiaan yang mewakili masyarakat. Di mana mereka justru merasa, klaim Pemda itu dinilai belum sesuai dengan realitas di lapangan.
Menanggapi hal ini, ketua Bapemperda DPRD Lobar Indra Jaya Usman menilai bahwa kinerja Pemda dalam sisi kebijakan anggaran telah dinilai bagus. Namun, hal itu masih dinilai kurang pada sisi implementasinya.
Bahkan pihak dewan, diakuinya sudah sering meminta Pemda untuk membuat semacam formulasi anggaran. Yang bertujuan untuk menstimulus penanganan pengangguran dan kemiskinan.
“Tapi sampai saat ini belum ada, sehingga banyak anggaran yang dialokasikan itu belum memiliki daya ungkit terhadap penanganan Kemiskinan dan pengangguran” tegas politisi yang akrab disapa IJU ini.
Kritikan pedas kepada Pemda juga dilontarkan oleh ketua Jarinkobar, Munawir yang mengatakan Kepuasan masyarakat terhadap Pemda tahun ini justru dinilai merosot.
“Data Keberhasilan secara statistik itu belum dirasakan oleh masyarakat karena masih banyak warga kesulitan dari sisi ekonomi. Lantas di mana Capaian IPM berdasarkan data statistik itu” tanyanya.
Ia menilai penetapan PAD pun masih belum rasional. Sehingga anggaran belanja lebih besar dibanding pendapatan. Dampaknya sering terjadi pemotongan anggaran di OPD. Bahkan ada OPD yang mengelola belanja hanya Rp 400 ribu.
Penilaian senada juga disampaikan oleh Ketua Endri’s Foundation Lobar, Muhayadi, bahwa tolak ukur keberhasilan justru bertolak belakang dengan kondisi di lapangan. Karena masih banyak masyarakat yang bolak balik mengurus Bansos, surat keterangan miskin dan juga keperluan untuk berobat.
Menanggapi hal itu, Sekda Lobar pun menjawab bahwa ukuran keberhasilan itu telah mengacu data yang diakui dalam regulasi. Bergitupun dengan kepuasaan Masyakarat terhadap Pemda. Berdasarkan survei yang telah dilakukan, kata dia, hal itu justru mengalami peningkatan dari 82,89 persen menjadi 83 persen lebih.
Tak ayal, Pemda pun merasa hampir berhasil menuju MANTAP seperti visi misi yang disung, yakni Amanah, Sejahtera dan Berprestasi.
