Lombok Barat (Inside Lombok) – Kepala BPKAD Lombok Barat hari ini Rabu (05/08/2020) telah melakuan pertemuan kedua terkait dengan kesepakatan pembagian lahan aset milik Pemda Lobar Loang Balok.
“Ini kan pertemuan kedua secara formal, karena pertemuan sebelumnya sudah kita lakukan dengan teman-teman dari kejaksaan yang memediasi kita, termasuk juga teman teman dari BPN yang memediasi kita,” sebut Fauzan Husnadi, selaku kepala BPKAD Lombok Barat saat ditemui di ruangannya, Rabu (05/08/2020).
Karena hal ini merupakan bentuk kerjasama antara BPN, Kejaksaan, Lombok Barat dan Kota Mataram mengenai persoalan kesepkatan pembagian aset tersebut.
“Masalah Loang Balok ini kan sudah berjalan sejak tahun 1994, yang belum terselesaikan” katanya.
Dengan adanya pertemuan ini, permasalahan tersebut ditargetkan dapat segera terselesaikan. Baik itu mengenai MOU maupun sertifikatnya.
Terkait peninjauan lapangan, telah dilakukan bersama dengan BPN, Kejari, BPKAD kota Mataram dan juga BPKAD Lombok Barat.
Fazuan menyebutkan, rapat yang digelar hari ini pun pembahasannya sudah matang.
Mengenai persoalan aset yang sudah lama terpedam ini akan diuraikan satu persatu. Sehingga dapat segera diperoleh kejelasan terkait bagaimana kepemilikan, status dan pemanfaatannya.
“Untuk kemungkinannya kami akan lepas Loang Balok” katanya.
Dan hal ini, telah disepakati bahwa pembagian aset yang ada di Loang Balok akan dibagi rata atau fifty fifty. Dan Pemda Lobar berencana akan mengambil yang bagian utara.
“Saat ini Pemda telah meminta kepada BPN untuk mengukur luas yang sebenarnya sehingga dapat diperjelas pembagiannya,” ujarnya.
Terkait dengan rencana penjualan lahan aset, BPN yang akan memproses sertifikatnya sesuai dengan rencana masing-masing pemerintah daerah. Karena dalam mekanisme penjualan ini juga harus melalui persetujuan DPRD.
“Kita juga akan melepas beberapa aset Lombok Barat yang ada di kota, tetapi saya tidak akan menjual borongan seperti mekanisme dulu, tapi saya akan lepas titik pertitik,” ungkapnya.
