Lombok Barat (Inside Lombok) – Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Lobar untuk bersikap tegas dan aksi nyata untuk segera mengamakan aset berupa lahan di STIE AMM Mataram.
Terlebih Pemda sudah melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. Mulai dari melayangkan surat teguran hingga tiga kali terkait pengosongan lahan itu.
“Yang jelas aset ini diamankan dulu, dikuasai dulu. Karena kalau mau bicara soal itu atau pun negosiasi dan yang lainnya itu bisa nanti setelah aset ini sudah jelas diamankan,” tegas Ketua Komisi I DPRD Lobar, Romi Rahman, melalui sambungan telepon, Selasa (13/07/2021).
Menurutnya, penguasaan Pemda atas aset itu harus disegerakan, terlepas dengan adanya proses hukum yang sedang berlangsung terkait dengan gugatan AMM ke Pemda Lobar.
Karena secara keperdataan, lahan itu sudah jelas menjadi hak Pemda Lobar sesuai sertifikat kepemilikannya.
“Yang jelas ada hak Lobar untuk mengambil alih lokasi yang di STIE AMM sekarang. Jadi Pemda jangan hanya ada niatan atau keinginan saja, tapi tidak dilaksanakan” ketusnya.
Menurut Romi, sembari menunggu hasil pengadilan atas gugatan AMM terhadap Pemda Lobar, seharusnya langkah pengamanan harus tetap berjalan sesuai SOP. Apalagi sekarang adalah batas waktu setelah Pol PP melayangkan surat teguran pengosongan lahan ke tiga kepada AMM.
Ia menyebut, selama ini Pemda Lobar bukannya tidak berani untuk segera mengamankan aset itu. Tetapi karena berbagai pertimbangan, salah satunya soal pendidikan. Karena Pemda tidak hanya berbicara soal pengamanan aset. Tetapi juga mempertimbangkan soal mahasiswa yang ada di sana. Sehingga persoalan ini justru masih berlarut sampai saat ini.
“Saat ini saya lihat bukannya Pemda Lobar tidak berani, tetapi masih berkutat pada persoalan pendidikan mahasiswa yang ada di sana” bebernya.
Ketua Komisi I DPRD Lobar ini juga menyoroti soal sikap AMM yang dinilai tidak menghargai Pemda Lobar. Bahkan berbagai pembangunan yang dilakukan AMM di atas lahan itu pun tidak pernah dilaporkan ke Pemda.
“AMM ini tidak ada bentuk penghargaan terhadap Pemda, baik secara birokrasi, mau pun secara kepemilikan aset, apalagi berbicara soal kontribusi. Saya tidak melihat adanya itu” ungkap dia.
Sehingga berbagai negosiasi yang sudah coba ditawarkan oleh Pemda Lobar itu tidak ada titik temu. Karena sejauh ini Pemda sudah mencoba membuka ruang, walau pun kemudian tidak ada titik temunya.
Oleh karena itu, ia mendorong Pemda supaya bersikap tegas atas persoalan ini.
