Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara terus melanjutkan proses uji coba untuk penerapan one gate system atau sistem satu pintu dari dan ke Tiga Gili (Trawangan, Meno, Air). Meskipun sempat menjadi polemik lantaran adanya penerapan kebijakan itu yang belum maksimal, terutama dari segi ketersediaan fasilitas dan pelayanannya.
Wakil Bupati Lombok Utara, Dani Karter Febrianto mengatakan pihaknya telah rapat bersama stakeholder, syahbandar, pemerintah provinsi, kabupaten, pengusaha fast boat dan masyarakat tiga Gili. Seluruh pihak disebutnya telah sepakat melakukan penataan transportasi kawasan Tiga Gili agar mengarah pada satu pintu untuk mempermudah semua dalam mengontrol orang dan barang yang masuk ke kawasan pariwisata itu.
“Kita akan perdalam uji coba yang kurang selama dua minggu ini. Uji coba terus berlanjut sambil menyempurnakan yang belum maksimal. Bagaimana keamanan dan keselamatannya,” ujar Dani, Rabu (26/10).
Diharapkan dengan penerapan one gate system ini bisa meningkatkan PAD Lombok Utara. Memang kondisinya sempat naik turun karena kondisi pariwisata saat ini dalam tahap bangkit pasca pandemi covid-19. Untuk itu diharapkan sebanyak-banyaknya wisatawan ke Tiga Gili.
Kebijakan soal one gate system di Tiga Gili sendiri mengatur agar wisatawan dari Bali yang hendak masuk ke destinasi tersebut bisa melewati Pelabuhan Bangsal, kemudian dilakukan skrining orang dan barang baru masuk ke Tiga Gili.
“Kalau untuk kepulangan masih kita kaji sementara dari Tramena ke Bali, tapi ke depan full dari Bangsal,” ucapnya.
Kendati demikian adanya penerapan uji coba ini masih menjadi pro dan kontra dari semua pihak. Namun komplain tersebut menjadi bahan evaluasi untuk ke depannya. Baik keselamatan, kenyamanan dan ketepatan waktunya.
“Segera kita terapkan aturan ini. Kalau upgrade wajib untuk angkutan yang ada di sana. Harus sesuai standar keselamatan dan keamanan kapal berlayar. Namanya perubahan regulasi, mungkin ada efeknya dalam proses adaptasi ini,” jelasnya.
Sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata NTB, Yusron Hadi mengatakan terkait dengan yang terjadi di Tiga Gili beberapa waktu lalu pihaknya meminta kebijakan tersebut supaya ditinjau kembali. Manakala ada masyarakat yang menyuarakan hal-hal yang seperti penolakan. Tentu harus disikapi dengan bijak. Kemudian mengecek sosialisasinya yang kurang, tentunya harus tetap memperhatikan kualitas pelayanan manakala ingin mengambil pendapat atau kontribusi yang lebih baik lagi.
“Dari kondisi saat ini ya tentu kualitas pelayanan dari penyebrangan dari bangsal ke Gili itu juga harus diperhatikan. Untuk kita dorong supaya seterusnya ada kebijakan berpihak kepada semua,” ujarnya. (dpi)
