Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, akan membahas sistem penggunaan anggaran pembangunan kantor wali kota di Jalan Lingkar selatan, agar tidak mengganggu program-program lainnya.
“Salah satu opsi anggaran yang akan kita gunakan untuk pembangunan kantor wali kota adalah sistem anggaran tahun jamak atau ‘multiyears’, agar proyek pembangunan gedung kantor wali kota itu bisa tuntas dalam satu tahun,” kata Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh di Mataram, Senin (08/07/2019).
Dikatakannya program pembangunan kantor wali kota akan menjadi salah satu program prioritas dalam APBD Perubahan dan tahun 2020, karena itulah dibutuhkan pembahasan lebih detail terhadap opsi sistem anggarannya dengan kalangan DPRD serta pihak-pihak terkait lainnya.
Karena, kata dia, jika melihat anggaran pemerintah kota dan target pembangunan langsung secara menyeluruh, anggaran pemerintah tidak mampu sehingga proses pembanguan dilakukan secara bertahap.
Namun, katanya, dengan menggunakan sistem anggaran “multiyears” memungkinakan untuk pembangunan fisik sekaligus, selanjutnya pemerintah kota mencicil pembayarannya kepada pihak kontraktor.
“Kita tidak ingin terlalu memaksakan penggunaan anggaran daerah, apalagi sampai mengorbankan program-program prioritas lainnya,” katanya.
Akan tetapi, sejauh ini wali kota belum mendapatkan gambaran berapa besar kebutuhan anggaran pembangunan kantor wali kota tersebut, karena detail engineering design (DED) masih dalam proses.
“Kebutuhan anggaran bisa terlihat apabila DED-nya rampung,” katanya.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan H Mahmuddin Tura sebelumnya mengatakan, proses pembutan DED kantor wali kota itu ditargetkan tuntas tahun ini, sehingga tahun 2020 pengerjaan fisik dapat dilakukan.
“Setelah tim konsultan tuntas melakukan pembuatan DED, tim konsultan akan melakukan ekspose dihadapan eksekutif dan legislatif Kota Mataram,” katanya.
Wali kota, kata Mahmuddin, ingin menuntaskan pembangunan kantor wali kota yang akan dibangun di atas lahan empat hektare itu sebelum masa jabatannya berakhir pada bulan Februari 2021.
“Kalau anggarannya menggunakan multiyears, maka kita yang akan berhutang di kontraktor sebab kontraktor mengerjakan fisik sampai tuntas selama satu tahun,” katanya.
Lebih jauh, Mahmuddin mengatakan selain sekretariat, di areal kantor wali kota yang baru juga akan dibangun gedung kantor Badan Keuangan Daerah serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
“Hal itu dimaksudkan untuk mempermudah koordinasi antarorganisasi perangkat daerah,” ujarnya.
Sementara sejauh ini, tambah Mahmuddin, pemerintah kota belum memastikan bekas kantor wali kota di Jalan Pejanggik akan dijadikan apa karena selama ini ide-ide yang muncul seperti menjadi hotel atau ruang terbuka hijau masih sebatas wacana. (Ant)
