Akui Jumlah Fasilitator Kurang, BPBD Akan Terapkan Sistem Terpadu

Kepala BPBD NTB, H Ahsanul Khalik (Inside Lombok/FB Ahsanul Khalik)

Mataram (Inside Lombok) – Jumlah Fasilitator masih menjadi perdebatan di pihak pemerintahan terkait, apakah masih perlu penambahan atau tidak. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan bahwa fasilitator sebanyak 4.438 orang saat ini harusnya cukup untuk menyelesaikan keseluruhan proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascagempa di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Berbeda dengan itu Kepala BPBD Provinsi NTB, H Ahsanul Khalik, menyebutkan bahwa jumlah tersebut memang masih kurang. Hal itu jika melihat langsung sebaran fasilitator yang bekerja di lapangan dibandingkan dengan jumlah rumah yang sudah selesai dan jumlah rumah yang masih dalam proses pengerjaan.

“Rumah yang seratus persen tentu bisa ditinggal. Akan tetapi terhadap rumah yang sedang proses juga harus jalan, serta rumah yang belum diapa-apakan juga harus digarap. Jadi kebutuhan fasilitator kalau melihat keseimbangannya sebenranya masih kurang,” ujar Ahsanul, Senin (08/07/2019) saat dikonfirmasi Inside Lombok melalui pesan singkat.

Diterangkan Ahsanul bahwa pihaknya telah menyampaikan secara khusus kepada Sekretariat Utama (Sestama) BNPB dan Inspektorat Utama (Irtama) BNPB usulan penambahan jumlah fasilitator. Namun sayangnya usulan tersebut tidak disetujui oleh BNPB.

“Alasan BNPB, ya mereka bilang cukup yang ada saja jalan. Yang punya duit (dana rehab-rekon, Red) kan pusat. Kami di daerah sesungguhnya hanya memfasilitasi dan menguatkan komitmen percepatan (rehab-rekon),” ujar Ahsanul.

Jumlah fasilitator sipil sendiri sampai saat ini adalah 1738 orang yang terdiri dari 711 orang fasilitator untuk rusak berat (RB) dan 1.072 orang fasilitator untuk rusak ringan (RR) dan rusak sedang (RS). Jumlah tersebut ditambah dengan 1.000 orang fasilitator TNI, 700 orang fasilitator Polri, dan 1.000 orang tenaga bantuan dari Satuan Zeni TNI.

Ahsanul sendiri menerangkan bahwa pihaknya hanya bisa mengatur Tim fasilitator yang berada di bawah naungan BPBD, sedangkan fasilitator TNI dan Polri penempatan fasilitatornya ada di bawah komando Korem dan Polda. Untuk itu Ahsanul menerangkan akan menerapkan sistem fasilitator terpadu, yaitu penggabungan fasilitator RB, RR, dan RS untuk mengatasi kekurangan fasilitator di beberapa tempat.

Fasilitator Kelebihan Kapasitas Kerja

Berdasarkan informasi yang dihimpun Inside Lombok salah satu masalah yang muncul dari kurangnya jumlah fasilitator, khususnya fasilitator sipil, adalah terjadinya kelebihan kapasitas kerja di beberapa tempat.

Misalnya satu tim fasilitator di Desa Tegal Maja, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara (KLU) terdiri dari 8 orang fasilitator yang menangani 76 pokmas dengan total 899 Kepala Keluarga. Hal tersebut tentu melenceng jauh dari perhitungan rata-rata dimana satu tim fasilitator hanya mengurus 15 pokmas saja.

Menanggapi hal tersebut Ahsanul menerangkan bahwa pihaknya sedang melakukan penyesuaian kondisi, dimana peralihan dari program Rekompak yang diusung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Ada beberapa perubahan yang juga tidak sederhana untuk melakukan rekomposisi. Karena (fasilitator) yang dari PUPR semua ditarik kembali ke pusat,” ujar Ahsanul.

Ahsanul sendiri ketika mengetahui ada tim fasilitator yang diduga mengalami kelebihan kapasitas kerja meminta kejelasan lokasi fasilitator tersebut. Menurutnya, pihaknya sebisa mungkin tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi.

“Kalau ini (kelebihan kapasitas kerja fasilitator, Red) memang benar, saya akan minta Korwil dan Tim Pengendali Kegiatan (TPK) memperbaiki ,” tegas Ahsanul.

Ahsanul menekankan bahwa progress pelaksanaan rehab-rekon saat ini sebenarnya semakin membaik, dimana rumah dalam proses baik RB, RS dan RR sudah pada angka 76.670 unit dan yang sudah selesai 100% baik RB, RS dan RR ada pada angka 51.138 unit. Secara keseluruhan sudah ada 127.808 unit rumah yang berhasil dibangun per 7 juli 2019.

“Insyaallah kita optimis akan terus membaik,” pungkas Ahsanul.