Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, segera melakukan kajian terhadap usulan pembongkaran jembatan penyeberangan orang (JPO) karena konstruksinya dinilai sudah tidak layak dan merusak keindahan kota.
“Apalagi banyak masukan-masukan ke kami yang minta JPO dibongkar karena merusak keindahan kota dan sudah tidak efektif,” kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Umum Setda Kota Mataram H Mahmuddin Tura di Mataram, Senin.
Namun demikian, lanjutnya, JPO teresebut tidak bisa serta merta dibongkar karena JPO itu dibangun oleh pihak swasta dan dikuatkan dengan perjanjian kerja sama (PKS).
Oleh karena itu, katanya, untuk melakukan pembongkaran pemerintah kota akan menelusuri terlebih dahulu PKS yang telah ditandatangani sekitar 10 tahun lalu, dan mencoba melakukan kajian untuk kemungkinan pembongkaran.
“Kalau pemerintah kota yang membangun, mungkin bisa langsung kita bongkar. Tapi, JPO ini sudah ada PKS dan jangan sampai kita disalahkan karena ini,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan JPO di Jalan Pejanggik depan Bank Indonesia (BI), saat itu bertujuan untuk memudahkan anak-anak sekolah menyeberang lebih aman karena di sekitar itu ada beberapa sekolah yakni SMPN 15, SMPN 1, SMPN 2 dan SDN 7.
Sementara JPO di kawasan Sweta dibangun agar memudahkan masyarakat menyeberang, sebab kawasan tersebut juga merupakan areal padat lalu lintas. Selain itu, alasan pembangunan JPO saat itu sedang naik daun, sehingga pemerintah kota juga ingin membangun tetapi tidak punya anggaran.
“Kerena itulah, pemerintah kota bekerja sama dengan pihak ketiga dengan ketentuan JPO berfungsi ganda yakni menjadi JPO dan papan reklame,” ujarnya.
Sampai saat ini, pemasangan reklame di JPO tersebut masih tetap berlangsung, namun untuk pemanfaatannya sesuai tujuan utama sebagai JPO tidak bisa lagi, apalagi konstruksinya sudah tidak layak.
Selama ini, untuk pemeliharaan juga dilakukan oleh pihak ketiga sebab pihak ketiga masih aktif melakukan perpanjangan izin papan reklamenya.
“Karena itulah, kita perlu melakukan koordinasi seperti apa baiknya. Jika setelah dibongkar ingin bangun bando jalan, itu menjadi urusan teknis lagi,” katanya.
Mahmuddin menambahkan, JPO di kota-kota besar seperti Jakarta selama ini dinilai cukup efektif karena JPO dimanfaatkan masyarakat untuk naik ke moda transportasi busway dan di bawah juga tidak ada jalan.
“Sementara, kondisi lalu lintas di Mataram belum terlalu urgen,” ujarnya menambahkan. (Ant)
