Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, tahun 2020 menargetkan meraih predikat BB untuk hasil pelaporan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), sebagai upaya percepatan reformasi birokrasi dan mewujudkan birokrasi yang efisien.
“Di tahun 2013, nilai SAKIP Kota Mataram sebesar 39,35 poin dengan kategori C, kemudian tahun 2014 naik menjadi kategori CC. Tahun 2018 sampai 2019 Kota Mataram meraih predikat B, dan tahun ini kami menargetkan naik menjadi peringkat BB,” kata Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh melalui rilis yang dikirim oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram, di Mataram, Jumat.
Wali Kota Mataram beserta jajaran pejabatnya saat ini sedang berada di Jakarta untuk mengikuti workshop bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dihadiri langsung oleh Asisten Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB yang diwakili oleh Analis Kebijakan Ahli Madya Kemenpan RB, Endang Purwaningsih.
Dikatakan, sejak SAKIP dicanangkan oleh pemerintah, Kota Mataram menjadi salah satu kota percontohan pelaksanaan birokrasi reformasi yang merupakan salah satu unsur reformasi yang dilakukan pemerintah kota sebagai komitmen dalam perencanaan dan pelaporan.
“SAKIP ini sebuah sistem yang bisa memastikan, penganggaran dan perencanaan menjadi kesatuan yang memiliki pengaruh terhadap pemanfaatan program di lapangan. Itu sebabnya kita datang ke Jakarta, ingin belajar langsung dari sumbernya. Bagaimana SAKIP ini bisa kita laksanakan di Kota Mataram secara maksimal dan mampu meraih hasil optimal,” katanya.
Sementara Asisten Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB yang diwakili oleh Analis Kebijakan Ahli Madya Kemenpan RB, Endang Purwaningsih mengatakan, secara garis besar untuk meraih predikat BB nilainya minimal 70, sementara Kota Mataram saat ini nilainya sudah 65 lebih.
“Level B menurutnya kewajiban sepertiga organisasi perangkat daerah (OPD) harus baik,” katanya menjelaskan.
Untuk melihat kriterianya bisa mengidentifikasi ukuran keberhasilan, kemudian melihat RPJMD, memeriksa rencana tahunan, laporan kinerja dan hasil evalusi internal oleh APIP. “Jadi itu untuk level B, Mataram masih kurang sedikit,” katanya.
Sedangkan untuk level BB, lanjutnya, dua pertiga OPD harus mulus, dan seluruh dokumen harus ada sebab lavel BB nilainya 70 ke atas dan yang terpenting adalah komitmen yang terjemahan dari pimpinan secara berjenjang dan kepala dinas harus terlibat secara langsung mulai dari perencanaan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
“Dari implementasi Mataram sudah bagus. Tapi perlu dikelola lebih baik lagi,” katanya.
Menurutnya, predikat BB titik beratnya pada rencana aksi, kemudian pengukuran nilai kinerja serta penilaian lainnya sehingga perlu memetakan capaian yang masih kurang.
Dalam hal ini, wali kota juga perlu memantau kinerja OPD karena untuk level kota predikat BB itu tidak melihat masing masing OPD melainkan kolaborasi beberapa OPD yang akan dilihat oleh tim.
“Perlu ada instrumen untuk mudah dilihat. Jadi perlu komitmen wali kota dan kepala OPD,” katanya.
Kolaborasi katanya, dimaksudkan untuk mengetahui ada beberapa kegiatan yang tidak memberikan kontribusi baik di level OPD maupun wali kota. Selanjutnya, anggarannya digunakan untuk mendukung program yang lebih baik. “Hasil efisiensinya yang akan dinilai,” katanya.
Dikatakan, daerah yang meraih predikat BB akan menerima hadiah dari pemerintah pusat, karena itu, penilaiannya ketat.
“Melalui workshop ini, kami siap membantu meningkatkan SAKIP di Mataram. Apalagi Mataram gerbangnya NTB. Keberhasilan bapak ibu juga keberhasilan kami juga,” katanya. (Ant)
