Lombok Barat (Inside Lombok) – Amblesnya jembatan di Jl. Soekarno-Hatta Gerung, sebagai penghubung dari Baital Atiq menuju kantor Pemda Lobar yang menyebabkan jalur tersebut ditutup sudah sebulan terakhir ini.
Hal ini menjadi dasar Anggota Komisi IV DPRD Provinsi NTB Dapil Lobar-KLU, Hasbullah Muis, mendesak pemrov untuk segera memperbaiki jembatan tersebut.
Ia menyebut dalam surat keputusan Gubernur yang terbaru tentang program percepatan akses jalan, mulai dari masjid Baital Atiq Gerung lalu tembus jalan Soekarno Hatta (depan kantor Bupati) hingga Sulin, Loteng tersebut tidak masuk dalam penanganan yang akan dilaksanakan tahun 2021 mendatang. Hal itu pun diakuinya sempat menjadi perdebatan dengan Dinas PU Provinsi NTB.
“Kami (Komisi IV) mendesak Pemprov supaya bisa segera menangani jalan dan jembatan penghubung menuju depan kantor bupati Lobar itu” tandas Hasbullah Muis, saat ditemui di Kantor Bupati Lobar, Kamis (17/12/2020).
“Riskan kalau jalur utama menuju lingkungan perkantoran Pemda Lobar tidak bisa dilalui karena jembatan rusak dan itu merupakan kewenangan provinsi” imbuhnya.
Sementara dalam program peningkatan kualitas jalan, kata dia, itu mengacu pada Perda (Peraturan Daerah) tentang percepatan jalan, yang kemudian turunannya berupa Pergub (Peraturan Gubernur). Pemprov dalam program ini disebutnya telah mengalokasikan total anggaran sekitar Rp750 miliar. Dengan sistem multi year selama tiga tahun.
Di mana untuk tahun pertama yang dimulai tahun 2020-2021 akan dianggarkan sebesar Rp 75 miliar karena dampak covid-19. Lalu tahun kedua pada 2021 nanti akan dianggarkan sebesar Rp 300 miliar.
Namun, dijelaskannya, semua item yang akan ditangani sudah ditentukan dalam SK gubernur.
“Tapi yang jadi pertanyaan, perbaikan jalan ini tidak masuk dalam SK gubernur itu” ucapnya heran.
Sementara itu, sebelumnya jalan tersebut pernah dikerjakan oleh provinsi. Yang mana pengerjaannya mulai dari bundaran depan Kantor Bupati Lobar hingga menuju Babussalam.
Kemudian, hal lain yang turut menjadi kritikan, disebutkannya juga terkait dengan kebijakan anggaran dari Pemprov dalam peningkatan kualitas jalan ini yang dirasa tidak proporsional. Lantaran anggaran ini dinilai lebih banyak mengarah ke daerah Sumbawa.
“Di sini kami anggap tidak proporsional karena sepertinya lebih banyak mengarah ke daerah Sumbawa dan Lobar hanya masuk dua, akses Gunung Sari menuju Pemenang, lalu dari Bengkel ke Kediri” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Lombok Barat pun mengaku sudah beberapa kali bersurat ke pemerintah provinsi untuk meminta supaya jembatan itu bisa segera diperbaiki. Lantaran jalan tersebut merupakan jalur penting menuju perkantoran Pemda Lobar.
“Saya sudah tiga kali bersurat kepada Pemprov (Gubernur read) untuk penanganan jalan itu. Karena itu kan merupakan kewenangan provinsi” tandas Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Kamis (17/12/2020).
Ia pun sangat berharap jembatan ambles tersebut bisa segera diperbaiki. Pihak Pemda sendiri jelas dia, sudah berupaya melakukan sinergi dengan membebaskan lahan menuju Babussalam.
