Lombok Barat (Inside Lombok) – Realisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak mencapai target. Pasalnya hingga minggu pertama Desember 2018, realisasi PBB Lobar hanya mencapai 73,89% dari target Rp13 miliar. Artinya baru tercapai sekitar Rp9,6 miliar.
Plt Kepala Badan Pendapataan Daerah (Bapenda) Lombok Barat, Darsapardi tidak menampik penerimaan PBB-P2 pada tahun ini belum terealisasi dengan maksimal. Kondisi itu disebabkan bencana gempa bumi yang terjadi belum lama ini. Hal ini membuat wajib pajak kesulitan untuk menunaikan kewajibannya membayar.
“Banyak wajib pajak yang mengajukan penundaan pembayaran, pengurangan bahkan penghapusan pajak,” ujarnya, Selasa (18/12/2018).
Pihaknya memberikan keringanan bagi wajib pajak yang mengajukan penundaan pembayaran. Telah dilakukan perpanjangan tempo pembayaran hingga 31 Desember 2018. Namun ini hanya berlaku bagi wilayah yang terdampak gempa.
Meski tahun ini tidak mencapai target, namun pihaknya akan tetap menaikkan target capaian tahun depan. Diketahui bahwa tahun depan pihaknya menargetkan penerimaan pajak Rp17 miliar.
“Inshaa Allah kami optimistis Rp17 miliar ini dapat kami capai pada tahun 2019, dengan melihat kondisi yang semakin pulih pascagempa serta komitmen kami untuk meningkatkan kinerja dan semakin meningkatknya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak,” ujarnya.
Menangapi kondisi itu, Bupati Lobar H Fauzan Khalid berharap Bapenda dapat membuat inovasi untuk mengatasi kekurangan PAD tahun ini. Sebab Fauzan menginginkan PBB dan BPHTB dapat menjadu primadona untuk PAD ditahun 2019 mendatang.
“Potensi harus kita kejar dengan ide kreatif dan dari segi konsep dan terobosan-terobosan agar capaian itu maksimal,” ujarnya. (IL3)
