Mataram (Inside Lombok) – Pengurus Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) menyayangkan keputusan Pemda Lobar yang membatalkan rekomendasi izin rencana pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB). Rencananya Kegiatan ini akan digelar di Senggigi pada 20 Maret nanti.
“Perlu diketahui KLB IPPAT yang akan kita laksanakan itu legal dan berkekuatan hukum tetap/inkracht, bukan abal-abal” tegas Ketua Panitia Pelaksana Organizing Comite KLB IPPAT sekaligus Ketua Pengurus Wilayah INI NTB, Dr. Hamzan Wahyudi, kepada Inside Lombok, Minggu (14/03/2021).
Oleh karena itu, ia mengaku pihaknya tidak mati langkah untuk menyukseskan KLB IPPAT di Senggigi tersebut. Ia pun membeberkan alasannya mengapa Lombok, khususnya Senggigi dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan KLB tersebut. Tidak lain karena Lombok menjadi salah satu provinsi yang bersaing ketat dengan 33 provinsi lainnya di seluruh Indonesia yang tengah berusaha tetap hidup dalam himpitan pandemi saat ini, terutama pariwisata.
“Lombok bersaing ketat dengan 33 provinsi. supaya masyarakat tahu bahwa para PPAT di seluruh Indonesia akan membelanjakan duitnya untuk berbelanja di NTB. Sehingga hotel jadi bisa hidup, UKM hidup dan pariwisata jadi bisa promosi secara gratis,” ujarnya.
Hamzan mengatakan bahwa organisasi ini beserta komponen di dalamnya telah berkontribusi terhadap pendapatan negara. Salah satunya bersumber dari besarnya pembayaran Pajak Penghasilan (PPH). Selain itu juga dari transaksi pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang turut menyumbang besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pembangunan.
Pihaknya pun cukup menyayangkan keputusan Pemda Lobar yang mencabut rekomendasi itu. Padahal sebelumnya mereka sudah memperoleh jaminan pelaksanaan. Bahkan dengan berkomitmen akan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.
“Kami selalu santun berkoordinasi dengan Pemda yang sudah menjamin pelaksanaannya. Namun, kenapa begini hasil akhir yang kami dapatkan?,” ujarnya.
Dirinya mengaku tetap berharap, beberapa hari menjelang jadwal, KLB itu bisa tetap dilaksanakan dengan dukungan dari berbagai pihak. Karena ini dinilai sebagai salah satu upaya untuk membantu para pelaku wisata bisa kembali hidup.
“Semoga menjelang KLB kita tetap tenang dan kondusif, kami berharap semua pihak bisa mendukung ini untuk dilaksanakan di NTB, bukan malah sebaliknya (menolak),” bebernya.
“Tetap datang ke Lombok, selamatkan organisasi IPPAT, raih manfaatnya dan nikmati pariwisatanya” tutup Hamzan.
