Mataram (Inside Lombok) – Kota Mataram kembali mendapatkan bantuan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) di tahun 2022. Ada 85 unit rumah yang akan dibenahi dengan anggaran masing-masing Rp35 juta. Dengan demikian, total bantuan tahun ini mencapai Rp2.975.000.000.
Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, Lalu Agus Supriadi mengatakan bantuan yang akan diberikan adalah untuk pembangunan baru. Di mana masing-masing RTLH yang mendapat bantuan akan dirobohkan, kemudian dibangun unit yang baru.
“Ini dari DAK (Dana Alokasi Khusus) semuanya. Sekarang lagi verifikasi. Kita itu, programnya ada dua, PB dan PK. Tahun ini ada PB dengan sharing anggaran Rp20 juta dari pusat dan Rp15 juta dari Kota Mataram,” katanya, Jumat (11/3) di Mataram.
Pemberian bantuan tahun ini difokuskan untuk keluarga pra sejahtera kerjasama dengan Dinas Sosial. Adapun 85 unit rumah yang akan dibangun tahun ini tersebar di lima kelurahan yaitu Kelurahan Monjok, Kelurahan Sayang-Sayang, Kelurahan Karang Pule, Kelurahan Bintaro, dan Kelurahan Babakan.
“Kita usulkan 135 unit. Kemudian turun 128 unit tapi sharingnya ketemunya di angka 85 unit. Kita memilih yang bangunan layak bongkar ada tiga komponen untuk bangunan itu harus terpenuhi; keselamatan bangunan, kesehatan bangunan dan luasannya,” katanya.
Disebutkan, bantuan sebesar Rp35 juta yang akan diberikan diperuntukkan bagi pembangunan fisik sebesar Rp30 juta dan Rp5 juta untuk ongkos tukang. Proses pembangunan RTLH ini nanti akan diawasi oleh fasilitator.
“Ini kan bansos, jadi Kelurahan ada kelompok pokmas. Kita akan rekrut fasilitator tiga orang yang akan mengawal lima kelurahan,” ucap Lalu Agus. Sebelum pembangunan, penerima bantuan akan diberi arahan agar proses pembangunan bisa berjalan sesuai harapan. “Sebelum bulan puasa ini nanti akan diberikan arahan sama Pak Kadis,” sambungnya.
Dengan pembangunan yang dilakukan tahun ini, sisa RTLH di Kota Mataram disebut masih cukup banyak. Di mana, pasca bencana gempa bumi jumlah RTLH yang belum tertangani mecapai 1.192 unit.
Untuk memastikan bantuan yang akan diberikan setiap tahun, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan melakukan pendataan. “Pendataan ini agar jelas intervensi kita nanti,” pungkasnya. (azm)
