Lombok Timur (Inside Lombok) –
Ratusan warga Sembalun gelar demonstrasi di Kantor Bupati Lotim, Rabu (24/11). Aksi tersebut mempersoalkan sengketa tanah hak guna usaha (HGU) dengan PT. Sembalun Kusuma Emas (SKE) yang tak kunjung selesai.
Sejak keluarnya HGU yang akan dikelola oleh PT SKE pada awal tahun 2021, konflik antar petani di Sembalun semakin memanas. Pasalnya sertifikat HGU yang dikeluarkan oleh BPN Lotim dan Pemda Lotim tak melibatkan para petani yang telah menggarap lahan HGU tersebut selama 26 tahun.
Kordum Aksi Masyarakat Sembalun, Dedi Musra mengatakan kedatangannya bersama dengan ratusan masyarakat Kecamatan Sembalun ke Kantor Bupati Lotim untuk mengembalikan hak para petani yang saat ini dikelola oleh PT SKE seluas 555 hektar.
“Kami minta sertifikat HGU yang dikeluarkan BPN itu untuk dibatalkan,” ucapnya pada awak media saat ditemui awak media, Rabu (24/11).
Selain meminta sertifikat HGU yang terbaru dibatalkan, massa aksi juga meminta agar HGU lama dievaluasi oleh Pemkab dan juga BPN Lotim. Serta terdapat 120 hektar lahan yang tidak bersertifikat, dan rencana akan dibagikan ke masyarakat yang ikut bertandatangan dalam sertifikat HGU yang berjumlah 400 orang.
“Kami minta 120 hektar itu diberikan kepada yang berhak,” katanya.
Hadir menggantikan Bupati Lotim yang sedang berada di luar daerah, Asisten 1 Pemkab Lotim, Lalu Dami Ahyani mengatakan pihaknya telah melakukan komunikasi dengan perwakilan massa, dan akan menyampaikan aspirasi dan kekecewaan massa kepada Bupati.
“Kami akan menyampaikan hal itu ke pimpinan, serta kita akan memohon waktunya untuk bertemu dengan masyarakat Sembalun,” pungkasnya. (den)
