Mataram (Inside Lombok)- Salah satu developer di Kota Mataram dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB oleh dua mantan karyawannya. Perusahaan itu diduga melakukan PHK tanpa memberikan pesangon sesuai ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan.
Dua mantan karyawan ini melapor Senin (13/9) pagi kemarin kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos,MH melalui Bidang PHI dan Jaminan Sosial. Dua mantan karyawan ini adalah DA dan NWS.
Laporan keduanya dicatat langsung oleh Mediator Hubungan Industrial, dibantaranya, B. Marpaung, SH, MH. Mariatun Kiptiah, SH dan Samsudduha, SE. Dalam laporannya, kedua mantan karyawan ini menyampaikan tidak mendapatkan hah-haknya setelah di PHK perusahaan.
Hak-hak tersebut meliputi, pesangon, BPJamsostek yang tidak bisa dicairkan karena tunggakan perusahaan, Tunjangan Hari Raya (THR) selama dua tahun, dan bonus penjualan unit perumahan yang dijanjikan setiap perusahaan kepada karyawan yang berhasil melakukan negosiasi dengan calon konsumen.
“Kami tidak mempermasalahkan kami diberhentikan oleh perusahaan. Itu hak perusahaan. Kami hanya menuntut hak-hak kami sesuai undang-undang,” kata DA.
Diketahui, kedua mantan karyawan ini sudah bekerja selama delapan tahun dan sudah ikut berkontribusi membesarkan perusahaan. Sehingga keduanya menuntut hak-haknya kepada perusahaan, seperti yang diatur oleh negara. Para mediator menampung seluruh isi laporan.
Selanjutnya, dalam waktu secepat mungkin akan memanggil perusahaan untuk diklarifikasi terkait laporan yang disampaikan mantan karyawannya. Berdasarkan ketentuan undang undang No. 13 Tahun 2003 dan Undang-undang No. 11 Tahun 2020, jika menghitung usia kerja para mantan karyawan ini, untuk pesangon, dihitung 12 kali gaji, dari besaran gaji yang diterima terakhir.
“Nanti kita akan panggil dari perusahaannya, kita klarifikasi berdasarkan laporan ini. kalau perusahaannya dipanggil terus tidak datang untuk memberikan keterangannya, berarti dianggap membenarkan laporan yang masuk. Laporannya bisa kita teruskan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Tapi sebelum ke sana, kita upayakan proses mediasi dulu,” kata Mariatun.
Sementara itu, Kepala Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos,MH juga menegaskan, sebetulnya, proses PHK tidak boleh dilakukan sembarangan oleh perusahaan. Harus ada tahapan sampai PHK dilakukan.
Di antaranya, peringatan I, peringatan II, peringatan III. Dan harus dipastikan, karyawan wan prestasi selama bekerja. Itupun, belum bisa dijadikan kesimpulan untuk PHK oleh perusahaan. Harus ada laporan terlebih dahulu perusahaan kepada pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
“Setelah ada laporan akan PHK, Dinas Nakertrans menengahi. Apakah PHK adalah jalan terbaik? Kalau itu jalan terbaik, disepakati bersama dengan pemerintah. Perusahaan juga harus membayarkan hak-hak karyawan. Aturannya ketat, apalagi sekarang dengan undang-undang cipta kerja,” ujarnya.
Gede menegaskan, akan memanggil perusahaan yang dilaporkan oleh mantan karyawan untuk diklarifikasi. Ujungnya, pemerintah pasti berharap persoalannya dapat diselesaikan dengan baik bagi kedua belah pihak.
