Lombok Tengah (Inside Lombok) – Pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Lombok Tengah (Loteng) resmi ditunda hingga 2025 mendatang. Sebelumnya, Pilkades serentak direncanakan berlangsung tahun depan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Loteng, Zaenal Mustakim mengatakan salah satu pertimbangan penundaan tersebut karena berbenturan dengan agenda nasional, yaitu pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Sehingga dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
“Di tahun 2024 kan agenda nasional, pemilihan presiden dan legislatif, dan pemilihan kepala daerah serentak,” jelas Zaenal saat dikonfirmasi Inside Lombok, Rabu (4/1/2023) di Praya.
Terkait hal tersebut, pihaknya pun berencana akan membahas revisi perubahan peraturan daerah (perda) tentang pelaksanaan pilkades bersama Komisi I DPRD Loteng, agar tidak melanggar aturan yang sudah ada.
“Justru kita kan merubah perda tentang pilkades supaya bisa dilaksanakan di tahun ganjil,” ujarnya.
Ia menegaskan, masa jabatan kepala desa yang akan berakhir pada tahun 2024 mendatang tidak akan diperpanjangan lantaran penundaan. “Jabatan kepala desa itu tetap enam tahun, kalaupun ada jeda nanti sampai 2025 akan ada pejabat,” tegasnya.
Zainal menjelaskan, sejauh ini jika pelaksanaan pilkades di Loteng memiliki risiko terjadinya konflik, karena bersamaan dengan agenda pemilu dan pilkada. Melihat situasi itu, memundurkan pelaksanaan pilkades disebut menjadi langkah antisipasi dari pihaknya.
“Khawatir jika pelaksanaanya dibarengi dengan pemilu dan pilkada, akan timbul konflik ataupun gesekan di tengah masyarakat ini sebagai langkah antisipasi,” jelasnya.
Untuk diektahui, pilkades 2025 mendatang akan diikuti oleh 97 desa yang masa jabatan kepala desanya akan berakhir di tahun 2024, serta 15 desa pemekaran yang baru definitif. “Jumlahnya cukup besar sekitar 112 desa yang akan pilkades,” pungkasnya. (fhr)
