Mataram (Inside Lombok) – Porprov NTB telah diselenggarakan belum lama ini. Polda NTB mengusut penggunaan anggaran Porprov 2018 yang dilaksanakan oleh KONI NTB. Diduga terjadi penyimpangan anggaran berupa dobel pembayaran dalan beberapa item pelaksanaan kegiatan itu.
Penyelidikan dugaan korupsi telah dimulai tim Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB. Penyelidik diketahui telah meminta klarifikasi dari bendahara KONI NTB sebanyak dua kali. Sejumlah pelatih cabang olahraga (cabor) juga sudah dipanggil.
Sementara itu, Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsudin Baharuddin belum bisa memberikan keterangan lebih detail. Namun ia membenarkan jika pihaknya sedang mengusut indikasi korupsi dalam pelaksanaan Porprov 2018 itu.
”Masih baket (pengumpulan bahan dan keterangan, Red),” kata Syamsudin, Kamis (28/02/2019).
Ketua KONI NTB Andy Hadianto masih belum memberikan tanggapan terkait hal itu. Dalam pelaksanaan Porprov 2018, KONI NTB diketahui mendapat dana hibah sebesar Rp10 miliar. Anggaran itu bersumber dari APBD Perubahan tahun 2018 lalu.
Selain itu, ada juga sharing anggaran dilakukan kabupaten/kota yang mengikuti Porprov. Totalnya ada sekitar Rp 3.331.395.000 dari 10 kabupaten/kota. Biaya tersebut meliputi akomodasi, penginapan, dan makan atlet serta official yang ditanggung bersama antara KONI NTB dan kabupaten/kota.
Nominal anggaran ditentukan berdasarkan jumlah atlet dan official di masing-masing kabupaten/kota. Berdasarkan data, dana sharing terbanyak dikeluarkan Kota Bima, yakni Rp 437.265.000. Adapun dana sharing terkecil dari Lombok Utara, Rp 125.010.000.
Sementara itu, pnyelidikan kepolisian terkait dobel pembayaran diindikasikan pada pembayaran untuk wasit. Dalam item pembayaran ini, pembayaran dibebankan kepada cabor. Namun, KONI NTB memasukkan item tersebut dalam laporannya.
