Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah kembali melakukan pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro. Kebijakan tersebut diambil imbas dari terjadinya lonjakan kasus penyebaran virus Covid-19 usai masa libur lebaran. Rencananya, pengetatan tersebut akan berlangsung selama periode 22 Juni hingga 5 Juli 2021 mendatang.
Menurut Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat H Ridwan Syah, kebijakan PPKM mikro tersebut diyakini akan sedikit mempengaruhi pergerakan ekonomi di NTB. Meskipun demikian, ia optimis pertumbuhan ekonomi NTB akan tetap berjalan sesuai target hingga akhir tahun 2021.
“Pasti ada pengaruhnya, akan tetapi kita optimis target pertumbuhan tahun ini tetap on the track,” katanya, Rabu (23/6/2021).
Dikatakan demikian sebab melihat status kasus penyebaran Covid-19 di NTB diklaim masih dalam taraf yang dapat dikendalikan. Pun begitu, ia mengingatkan perlu dilakukan pencegahan agar varian baru virus tidak sampai masuk ke NTB. Dibarengi vaksinasi yang terus berjalan pada seluruh lapisan masyarakat serta konsistensi penerapan protokol kesehatan.
“Aktivitas perekonomian kita saat ini perlahan sudah mulai berjalan lancar. Berbagai kegiatan di hotel dan restoran kembali berjalan, tingkat okupansi juga terus menanjak. Sehingga kita harapkan target pertumbuhan ekonomi yang dibidik BI sebesar 4,2 persen tercapai,” jelasnya.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi NTB belum berencana menerapkan kebijakan serupa di skala provinsi. Dengan catatan kasus ini tidak menjadi semakin meluas yang akhirnya berdampak pada pembatasan yang harus lebih ketat.
Jika demikian, hal tersebut dikhawatirkan akan menghambat pemulihan ekonomi. Sebab, APBD akan dialihkan untuk penanganan Covid-19 sehingga menekan belanja pemerintah untuk pembagunan ekonomi daerah.
“Sejauh ini stimulus ekonomi masih berjalan, program pemulihan tetap dikebut dengan protokol yang ketat hingga produktivitas masih terjaga,” ungkapnya.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Universitas Mataram Firmansyah mengatakan, demi menjaga ritme positif pertumbuhan ekonomi di NTB harus ditopang oleh sektor pertanian.
“Sebagai penopang, sektor ini tentu harus diperluas cakupan ekonomisnya,” tegasnya.
