Puluhan Guru Honorer K2 di Lotim Minta Kejelasan Nasib Mereka ke Dewan

Lombok Timur (Inside Lombok) – Puluhan tenaga guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru Honorer Kategori Dua (FGHD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), gelar hearing dengan instansi terkait di Gedung DPRD Lotim untuk meminta kejelasan nasib mereka.

Koordinator Umum FGHD, Ahmad Munir meminta agar pemerintah menambah jumlah formasi agar para guru honorer K2 bisa memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi PPPK. Hal itu diminta agar para tenaga honorer K2 bisa memiliki peluang yang lebih besar untuk lulus.

“Tidak ada jalur khusus untuk K2 pada pelaksanaan PPPK saat ini, kami harus siap bersaing dengan umum, terlebih jumlah kami K2 mencapai 600 lebih di Lotim. Itu pun ada yang tidak bisa ikut karena terkendala formasi ,” jelasnya saat selesai hearing di Kantor DPRD Lotim, Selasa (25/05/2021).

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Timur, Salmun Rahman mengatakan bahwa pihaknya terus memperjuangkan nasib para K2 tersebut. Akan tetapi penerimaan PPPK maupun CPNS tersebut ditentukan oleh pusat.

“Mereka meminta untuk diprioritaskan pada saat tes, pembukaan CASN terbuka untuk umum. Hanya saja dalam tes K2 ini bisa dapat bonus 10 poin dibanding dengan yang lain,” jelas Salmun.

Pihaknya tetap melakukan komunikasi dengan pihak terkait, baik itu dengan Kakanreg 10 maupun BKN agar nasib para K2 ini bisa lebih diprioritaskan. Akan tetapi dalam pengangkatan tersebut pihak dari pusat tetap menekankan jalur tes melalui tekhnologi saat ini.

“Saat ini semua melalui teknologi, kalau kita tidak bisa teknologi, ya kita jangan terlalu berharap untuk menjadi pegawai negeri,” cetusnya.

Sementara itu jumlah K2 di Lotim mencapai 678 yang terdiri dari guru honorer, pegawai kesehatan, tenaga pendidik, Satpol PP dan tenaga honor lainnya.

Selain itu, Ketua DPRD Lotim, Murnan meminta kepada Pemkab Lotim harus serius memperjuangkan mereka, terlebih gaji para K2 jika lulus menjadi PPPK maupun PNS ditanggung oleh pusat. Namun karena formasi pengangkatan PPPK dan PNS di Lotim ini sangat sedikit.

“Sangat disayangkan memang formasinya sangat sedikit, apakah permasalahannya data K2 belum lengkap saat itu maka tidak diajukan semuanya,” kata Murnan.

Pihak DPRD sendiri akan berkomunikasi dengan Bupati Lotim terkait langkah khusus yang akan ditempuh bagi para mantan K2 di Lotim yang tidak lulus pada saat tes sebelumnya. Maka dari itu, Murnan meminta K2 ini untuk melengkapi datanya.

“Kami coba komunikasi dengan bupati, seperti apa memperjuangkan mereke (K2-red) ini,” imbuhnya.