Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajukan Rancangan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2020 sebesar Rp5,72 triliun lebih.
Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan RAPBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp5,72 triliun lebih itu bertambah Rp227,76 miliar lebih atau 4,14 persen dibandingkan dengan RAPBD Perubahan tahun anggaran 2019 sebesar Rp5,49 triliun lebih.
“Terdapat defisit anggaran sebesar Rp15,2 miliar yang ditutupi dari pembiayaan netto. Sementara jumlah belanja daerah sebesar Rp5,68 triliun,” ujarnya saat menyampaikan pidato pengantar Nota Keuangan APBD tahun anggaran 2020 pada rapat paripurna DPRD NTB yang dihadiri pimpinan DPRD NTB dan 37 orang anggota DPRD NTB, sejumlah Kepala SKPD Pemprov NTB, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Mataram, Rabu.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB di tahun 2020 kata Wagub, juga akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,1 triliun lebih atau lebih dari 37,04 persen dari total RAPBD TA 2020 serta belanja fungsi kesehatan sekitar Rp529,15 miliar lebih atau 11,75 persen dari total RAPBD tahun anggaran 2020.
“Pengalokasian anggaran tersebut menunjukkan tingginya komitmen Pemprov NTB khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan guna mewujudkan NTB Gemilang,” ucap Rohmi.
Rohmi menjelaskan, tema pembangunan NTB di Tahun 2020 adalah “Pembangunan Manusia Untuk NTB Tangguh, Mantap dan Lestari”. Karena itu guna mendukung pelaksanaan tema tersebut serta pencapaian visi jangka panjang dan menengah, maka telah dijabarkan beberapa program prioritas dengan alokasi anggaran mencapai Rp748,99 miliar lebih atau sekitar 33 persen dari alokasi Belanja Langsung RAPBD 2020.
“Program prioritas itu diantaranya, program pemenuhan infrastruktur dengan alokasi anggaran sebesar Rp442,67 miliar. Program industrialisasi sebesar Rp197,76 miliar, program revitalisasi posyandu dan stunting sebesar Rp77,14 miliar lebih. Program Zero Waste dengan alokasi anggaran sebesar Rp31,40 miliar lebih,” urai Wagub.
Lebih lanjut, kata dia, untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp1,84 triliun yang bersumber dari pajak daerah direncanakan sebesar Rp1,49 triliun, retribusi daerah direncanakan sebesar Rp19,63 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan direncanakan sebesar Rp54,37 miliar.
“Sementara lain-lain PAD yang sah ditargetkan sebesar Rp276,16 miliar. Untuk penerimaan daerah dari dana perimbangan direncanakan mencapai Rp3,76 triliun,” kata Wagub.
Untuk Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp5,68 triliun dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp3,44 triliun lebih dan belanja langsung sebesar Rp2,24 triliun lebih. (Ant)
