Mataram (Inside Lombok) – Berdasarkan rapor pendidikan publik 2022 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemenristek) RI, rata-rata kepala sekolah dasar di NTB masih berstatus merah. Hal ini disebabkan belum mengacu kepada visi-misi sekolah.
Widyaprada Ahli Madya pada LPMP Provinsi NTB, Dr. Wirman Kasmayadi mengatakan banyaknya kepala sekolah yang disebut belum mengacu pada visi-misi sekolah disebabkan berbagai faktor. Salah satunya SDM yang masih terbatas. Selain itu, penunjukkan kepala sekolah juga diduga karena adanya unsur politik.
“Fenomena lain itu tim sukses dominan yang terpilih. Dengan berbagai upaya, tim sukses itu supaya masuk. Sehingga walaupun sudah ikut diklat terus menerus kalau sudah begitu ya sulit untuk merubah,” katanya.
Dengan kondisi yang terjadi di lapangan, saat ini penunjukkan kepala sekolah tidak lagi berdasarkan diklat dengan menunjukkan nomor unik kepala sekolah (NUKS). Di mana nantinya kandidat kepala sekolah berasal dari guru penggerak.
“Dari guru penggerak nanti mereka ada harapan baru dengan guru penggerak. Dengan pembekalan mereka bisa menjadi kepala sekolah,” katanya. Saat ini, sambungnya, minat para guru untuk mengikuti guru penggerak cukup tinggi.
Secara nasional minat para guru untuk mengikuti program tersebut cukup tinggi. Pada Angkatan VI, jumlah guru penggerak yaitu mencapai 120 ribu orang. “Itu secara nasional. Padahal hanya 20.000 yang akan diambil. Angkatan tujuh itu yang daftar 170 ribu orang,” ungkapnya.
Sementara di NTB minat para guru untuk mengikuti program tersebut cukup tinggi. Misalnya, untuk Angkatan VI yang mendaftar sebanyak 1.000 guru. “Itupun yang dari Lombok Tengah saja kemarin. Yang lulus hanya 160 orang, sampai yang siap diklat,” ujarnya.
Menurutnya, meningkatnya minat para guru untuk mengikuti program tersebut bukan semata-mata untuk mengejar jabatan kepala sekolah. Namun lebih banyak untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dalam mengajar.
Sementara itu, Provincial Manager program INOVASI Provinsi NTB, Sri Widuri mengatakan program guru penggerak merupakan kebijakan pemerintahan saat ini. Sehingga keberadaan program tersebut bisa saja berubah tergantung dari kebijakan pemerintah selanjutnya. Sehingga untuk mempertahankan program tersebut demi peningkatan kualitas kepala sekolah maka sangat dibutuhkan kebijakan pimpinan daerah.
“Kalau kepala sekolahnya tidak memiliki leadership yang baik, maka tidak akan membuat anak buahnya berkembang,” katanya. (azm)
