Mataram (Inside Lombok) – Rencana Pemprov NTB membangun dua Kawasan Industri Halal (KIH) antara lain di Lombok Barat dan Lombok Tengah terus genjot. Untuk itu, IKM yang akan menempati kawasan tersebut diharapkan bisa naik kelas produksi dengan terus meningkatkan dan menyesuaikan standar.
Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Nuryanti menyebut saat ini progres pembangunan dua KIH itu masih dalam pembahasan. KIH sendiri menjadi penopang untuk pariwisata halal NTB yang juga tengah gencar didorong oleh pemerintah pusat dan daerah.
Rencana pembangunan tersebut memang dilakukan tahun ini. Beberapa persiapan dilakukan, salah satunya untuk industri yang berada di dalam kawasan bisa naik kelas. “Kita mendorong IKM-IKM naik kelas dengan produk terstandarisasi sebagai salah satu pelaku dalam kawasan. Ini sedang paralel berjalan,” kata Nuryanti, Jumat (25/2).
Untuk naik kelas IKM harus memenuhi beberapa standarisasi, mulai dari tenaga kerja, produktivitas, kualitas produk, pendapatan, hingga tempat produksi mereka. Di mana IKM produksi kecil bisa naik menjadi kelas menengah.
Diterangkan, untuk saat ini IKM kosmetik dan kuliner khas di NTB menjadi salah satu yang didorong agar membenahi diri. Selain itu, untuk mendukung kawasan industri halal tentunya pelaku IKM ini harus memiliki sertifikat halal.
“Dalam pembahasan-pembahasan Rakortek (Rapat Koordinasi Teknis) menuju Musrenbangna (Musyawaran Perencanaan Pembangunan) juga kita usulkan terkait KIH,” tutur Nuryanti.
Untuk pembangunan dua KIH tersebut Pemprov NTB terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah. Terlebih tahun ini DED (detailed engineering design) dan master plan kawasan itu telah disusun sebagai dasar pembangunan selanjutnya, baik oleh investor lokal maupun luar NTB.
“Nanti DED selesai baru bisa kita lihat kebutuhan anggarannya berapa,” ujarnya. Saat ini, penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pada kawasan yang sudah disiapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang pemanfaatan lahan hutan produktif, baru tahap pembangunan fisiknya.
Pihaknya berharap adanya kawasan industri halal ini akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah NTB kedepannya. “Ekonomi NTB akan bergerak signifikan, khususnya hilirisasi produk-produk pertanian, peternakan, perikanan sehingga industrialisasi NTB bisa berdaya saing dengan ekosistem yang tertata,” jelasnya. (dpi)
