Lombok Tengah (Inside Lombok) – Pemerintah Daerah Lombok Tengah (Loteng) membutuhkan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien dalam setiap pelaksanaan kebijakan. Hal itu diungkap Wakil Bupati Lombok Tengah M. Nursiah membuka diskusi publik terkait rancangan percepatan pembangunan di kantornya kemarin.
Terkait hal itu perlu adanya perencanaan yang matang dalam menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan kedepannya. Sehingga dibutuhkan perencanaan yang efektif dan efisien dalam setiap pelaksanaan kebijakan.
“Tentu setiap tahapan pembangunan memiliki dinamika tersendiri. Dan munculnya tantangan kerap menjadi penghalang dalam suksesnya pembangunan,” katanya, Kamis (23/2/2023).
Lebih jauh, beberapa hal yang menjadi faktor kegagalan pelaksanaan program, tentu hal harus dijadikan sebagai bahan perbaikan pada proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kedepan.
“Sebagai upaya bersama dalam gerak pembangunan yang responsif dan adaptif,” ujarnya.
Tidak hanya itu, saat ini pihaknya fokus pada upaya peningkatan mutu layanan pendidikan dan kesehatan, yang lain juga seperti peningkatan kompetensi tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
Kemudian, memperkuat ekosistem kepariwisataan daerah, standarisasi produk unggulan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan.
“Itu semua harus didukung dengan peningkatan kualitas jalan dan cakupan layanan irigasi serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana,” jelasnya.
Dijelaskan juga, sepanjang tahun 2022, pembangunan berbagai sektor di Loteng menunjukkan trend yang positif Pasca pandemi covid-19.
“Pertumbuhan ekonomi kita mengalami pertumbuhan cukup tinggi tahun 2021 sebesar 4,03 persen,” ungkapnya. Dikatakan, untuk persentase penduduk miskin tampak ada menurun dari 13,44 persen di tahun 2021 menjadi 12,89 persen di tahun 2022.
Kemudian untuk indeks pembangunan manusia terus meningkat dari 66,72 persen menjadi 67,57 persen di tahun 2022. Akan tetapi tingkat pengangguran terbuka meningkat di tahun 2022 dari 2,33 persen menjadi 3,02 persen.
“Itu dampak dari pertumbuhan angkatan kerja di tengah kondisi bonus demografi,” pungkasnya. (fhr)
