Mataram (Inside Lombok) – Hasil negatif Swab PCR (polymerase chain reaction) menjadi salah satu syarat untuk bisa melakukan perjalanan ke luar daerah. Namun untuk membatasi mobilitas masyarakat, RSUD Kota Mataram tidak melayani tes swab PCR pelaku perjalanan.
Hal itu dikatakan Plt Direktur RSUD Kota Mataram, Lalu Martawang Senin (2/8) di Mataram. Ia mengatakan, kebijakan ini diberlakukan sejak kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (level) 4 diterapkan di Kota Mataram.
PPKM Level 4 di Kota Mataram diterapkan sejak tanggal 12 Juli lalu dan diperpanjang hingga 2 Agustus ini. Kebijakan ini katanya merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 bagi masyarakat.
“Terjadinya peningkatan kasus itu karena mobilitas warga yang disebut skala nasional itu ada namanya pola bola pimpong. Covid di Jakarta karena perjalan ke Mataram lalu kemudian tersebar di NTB dan begitu sebaliknya,” katanya.
Dalam sehari jumlah warga yang datang melakukan PCR ke RSUD Kota Mataram mencapai lebih dari 50 orang per hari. Namun karena pelayanan untuk PCR bagi pelaku perjalanan diberhentikan, petugas hanya melayani pasien di RSUD Kota Mataram.
”Dalam rangka mengurangi mobilitas warga masyarakat kemarin pada saat ini berada pada level 4 itu salah satu yang kita lakukan yaitu ikhtiar untuk mengurangi aktivitas warga masyarakat kita,”katanya.
Sementara untuk saat ini, Pemerintah Kota Mataram masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat apakah akan diperpanjang atau tidak. Jika level penerapan PPKM di Kota Mataram turun, maka akan disesuaikan dengan kebijakan yang baru.
“Sejak pemberlakukan PPKM level 4 kemarin. Berdoalah semua kita supaya PPKM di Kota Mataram ini turun grade. Sehingga kita nanti akan konstruksi cara-cara kita lakukan dengan menyesuaikan dengan grade dimana kita berada,” pungkasnya.
Ia mengimbau agar masyarakat tetap menerapkan protocol kesehatan (prokes). Sehingga Kota Mataram bisa segara keluar dari pandemi Covid-19.
“Ayo kita terapkan prokes melaksanakan petunjuk – petunjuk yang dibangun dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Mataram sama – sama kita tegakkan,” imbau Martawang.
