Lombok Timur (Inside Lombok) – Akibat kenaikan harga BBM oleh Pemerintah Pusat, kantor DPRD Lombok Timur menjadi serbuan demo beruntun dari mahasiswa yang menyuarakan aspirasi menolak kenaikan harga BBM.
Ratusan massa dari aliansi mahasiswa islam yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan juga Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mengambil bagian dalam menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM tersebut ke kantor DPRD Lombok Timur.
Dalam orasinya massa menolak secara tegas kenaikan harga BBM tersebut, pasalnya kebijakan tersebut dinilai keliru karena akan merugikan masyarakat dan membuat daya jual dari bahan pokok dan penting menjadi ikut naik.
“Hari ini Pemerintah tidak berkeadilan dan tidak pro rakyat yang membuat kebijakan yang akan berimbas pada semua sektor yang tentu membuat sengsara rakyat,” ucap Kordum Aksi, Tusmen pada orasinya, Rabu (07/09).
Massa meminta kepada anggota DPRD Lombok Timur untuk jangan sampai bersifat oligarki kepada rakyatnya, karena anggota dewan lah yang paling utama membela rakyat. Massa tidak ingin melihat negara yang sudah damai ini dijadikan kepentingan pribadi oleh oknum-oknum Pemerintah.
“Jangan sampai negara ini dijadikan kepentingan pribadi oleh oknum Pemerintah yang tidak bertanggung jawab,” katanya.
Sebagai bentuk protes, massa aksi membawa keranda sebagai bentuk gambaran bahwa Pemerintah telah mati suri terhadap keberadaannya di tengah masyarakat, serta massa juga melakukan pembakaran ban di depan Kantor DPRD Lotim.
Massa juga menuntut agar Pemerintah juga secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia BBM, mendesak Pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran, dan Mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyalur BBM subsidi.
Hadir menemui massa, Ketua DPR Lotim, Murnan menyampaikan bahwa penetapan kenaikan BBM oleh Pemerintah menuai polemik di tengah situasi ekonomi negara yang belum pulih seutuhnya dampak Pandemi Covid-19.
“Upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah melalui tiga cara yakni peningkatan konsumsi peningkatan aktivitas nasional, dunia usaha serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter,” jelasnya.
Untuk itu, DPRD Lombok Timur bersama massa secara tegas menolak kenaikan BBM dan mengusut tuntas mafia yang mempermainkan BBM. (den)
