Lombok Barat (Inside Lombok) – Nasib kelanjutan pembangunan Dermaga Senggigi yang mangkrak hingga kini belum tuntas. Dinas Perhubungan (Dishub) Lobar berencana menggandeng ahli untuk melakukan kajian.
Guna memastikan kualitas kelayakan bahan bangunan yang sebagiannya sudah terpasang dan ada yang masih berserakan juga di lokasi. Kelanjutan sisa pembayaran kepada pihak rekanan yang masih tersisa 20 persen, harus menyesuaikan anggaran yang dimiliki daerah.
“Karena tidak mungkin dalam waktu dekat kita akan laksanakan, sementara persoalan saat ini belum clear” kata Fathurrahman, Kabid Sarpras Dishub Lobar, saat ditemui di Gedung DPRD Lobar, Selasa (22/06/2021).
Saat ini pun rencana kelanjutan pembangunan dermaga itu, diakuinya tengah diusulkan pihaknya. Terlebih, keberadaan dermaga itu disebutnya sangat dibutuhkan sebagai salah satu aspek penunjang pariwisata di kawasan Senggigi.
Saat disinggung mengenai kelanjutan pembayaran sebesar 20 persen yang belum dilunasi kepada pihak rekanan. Sesuai dengan keputusan BANI, ia mengaku kurang memahami hal itu. Yang pasti saat ini, anggaran untuk hal tersebut telah diusulkannya. Lantaran pelunasan itu juga harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah saat ini.
“Yang jelas kan itu memang sudah kita usulkan dan akan masuk dalam ranahnya Pemda” sebut dia.
“Pemda dalam hal ini bisa dikatakan sudah memiliki niat baik untuk menyelesaikan persoalan itu” imbuhnya.
Terkait progress fisik kelanjutan pembangunan itu, kata dia baru bisa dimulai setelah adanya kajian dari tim ahli. Yang nantinya itu akan dijadikan sebagai patokan.
“Sehingga nanti hasil kajian itu akan betul-betul dijadikan patokan, karena kelanjutan pembangunan ini juga harus melihat kondisi bangunan yang sudah ada saat ini. Apalagi yang menyangkuta keselamatan, itu harus kita pikirkan” terang fathurrahman.
Karena hal ini merujuk pada pekerjaan lanjutan, tidak menutup kemungkinan. Kata dia, nanti pihaknya akan kembali melakukan tender ulang nuntuk memilih pihak rekanan yang bisa menlanjutkan pembangunan proyek dermaga tersebut.
“Kalau nanti ini pagu yang dibutuhkan lebih dari Rp 200 juta, ya jelas harus ditender” tandasnya.
Kelanjutan proyek itu pun diupayakan untuk bisa masuk dalam proyek prioritas Pemda yang akan mulai dikerjakan pada tahun depan.
