Mataram (Inside Lombok) – Realisasi penyesuaian tarif di Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur masih dinanti-nanti Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) cabang Kayangan. Pasalnya, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sejak awal September 2022 lalu diakui cukup memberatkan. Sayangnya, hingga kini penyesuaian tarif itu seperti belum mendapat perhatian Pemerintah Provinsi NTB.
“Rencana penyesuaian tarif Kayangan – Pototano yang sampai hari ini belum disetujui oleh Gubernur, dalam hal ini Pemerintah NTB karena situasi sudah mendesak pada saat ini,” ujar Ketua Gapasdap Kayangan, Iskandar, Jumat (2/12).
Diterangkan, dengan naiknya harga BBM beban operasional seluruh kapal meningkat di angka 60 persen. Padahal semenjak September kemarin pemerintah sudah melakukan penyesuaian tarif baru. Namun Gapasdap Kayangan sampai saat ini masih menanggung kelebihan untuk biaya operasional itu.
“Contoh saja untuk kapal kapasitas kecil GT402 yang mesinnya 550 HT itu dua unit mesin, dan itu yang harus kita keluarkan biayanya sekitar Rp8.271.00 per bulan. Kalau dikalkulasikan setiap bulan itu membeli BBM untuk empat tangki saja, pengeluaran pembiayaan sekitar Rp33 juta. Belum faktor-faktor yang lain,” keluhnya.
Kemudian, belum lagi pemerintah sudah menyetujui kenaikan UMP 2023 sebesar Rp2,3 juta. Sehingga ini bisa berdampak pada pengusaha, yang mana otomatis karyawan akan menuntut kenaikan tersebut.
Sementara dari pihak pemerintah belum menanggapi tuntutan penyesuaian tarif, yang bisa berimplikasi pada penurunan kualitas pelayanan kapal. Kemudian penurunan pasokan air tawar yang semula 40 ton dikurangi 50 persen.
“Karena hal itu akan berimbas pada biaya operasional. Tetapi di sisi lain kita tetap harus mempertahankan kualitas pelayanan untuk kenyamanan penumpang. Saat ini ada 27 kapal dengan 11 operator yang beroperasi, dengan rata-rata akan mengeluarkan hampir ratusan juta hanya untuk biaya BBM saja,” terangnya.
Untuk itu diharapkan agar pemerintah menanggapi usulan penyesuaian tarif tersebut. Pihaknya tidak bisa tinggal diam dengan kondisi merugi seperti ini, karena biaya itu akan tetap dikeluarkan. Baik untuk BBM, belum lagi biaya perawatan, suku cadang, perawatan semua akan berpengaruh. Sementara itu untuk usulan Gapasdap Kayangan dari sekitar 22 persen menjadi 10,42 persen.
“Kami sudah bersabar dari September sampai saat ini, walaupun di angka normal (belum ada kenaikan BBM) masih kesulitan. Contohnya ada perusahaan yang operasionalnya di bawah standar, akan mengurangi performa kapalnya. Maka mau tidak mau akan ada potensi PHK karena ketidakmampuan perusahaan membayar gaji karyawan dengan biaya operasional yang tinggi,” jelasnya. (dpi)
