Lombok Timur (Inside Lombok) – Mengevaluasi pengadaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bupati Lombok Timur (Lotim), H M Sukiman Azmy, menemukan adanya suplier nakal yang tidak memberikan kulitas barang yang baik kepada keluarga penerima manfaat. Untuk itu, ia meminta suplier tersebut diganti dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Jumat (18/09).
“Penggantian suplier nakal tersebut digantikan oleh BUMDes dengan catatan harus memiliki kemampuan untuk menyediakan pangan terbaik, serta bukan BUMDes abal–abal,” ucap Sukiman di Masbagik, saat menggelar Road Show evaluasi program bantuan sosial pangan.
Berdasarkan Surat Dirjen Fakir Miskin Kementerian Sosial, Kepala Dinas Sosial diharapkan untuk mendorong agen E-Warong maupun suplier, agar memiliki tanggung jawab terhadap kelancaran penyediaan bahan pangan bagi KPM dengan kualitas optimal.
“tetapi fakta yang ditemukan di lapangan jauh berbeda dengan apa yang menjadi imbauan Pemerintah Pusat, terdapat kasus ditemukan adanya kesepakatan antara E-warung dan suplier menyediakan kualitas barang tidak sesuai dengan harga yang diberikan kepada KPM,” tuturnya.
Sukiman menyayangkan hal tersebut yang merupakan bentuk kezaliman kepada para KPM. Diharapkan dengan adanya pertemuan ini Pemda tidak lagi menemukan kasus serupa, dimana suplier diimbau untuk memberikan kualitas barang terbaik kepada KPM.
Selain itu, Bupati juga meminta E-warung untuk terlebih dahulu melakukan pengecekan barang yang diterima dari suplier apakah memiliki kualitas yang baik atau tidak.
“jika nantinya ditemukan kualitas barang yang diberikan suplier tidak baik, maka agen dipersilahkan untuk melakukan pengembalian barang,”tegasnya.
Bupati mengingatkan kepada suplier dan pihak terkait, agar tidak mencari keuntungan di atas penderitaan masyarakat miskin. Karena itu bentuk kedzoliman kepada masyarakat kecil.
