Lombok Tengah (Inside Lombok) – Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (PuSDeK) UIN Mataram merilis hasil hasil survei pada sejumlah aspek termasuk kepuasan pelayanan publik di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Survei tersebut merupakan sinergitas antara Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).
Tim peneliti PusDek UIN Mataram, Agus menjelaskan, survei tersebut terfokus pada Mall Pelayanan Publik (MPP) Pemda Loteng antara lain dengan penggunaan media terkait pelayanan publik, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, harapan masyarakat terhadap pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja umum Pemda.
“Dalam survei ini responden dipilih secara Purposive ampling dengan metode acak dan menyasar sebanyak 400 orang responden yang dilakukan selama 30 hari, mulai dari tanggal 22 November sampai 22 Desember tahun 2023 lalu,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Dikatakan, menurut data yang dipaparkan oleh tim rata-rata kepuasan masyarakat terhadap elemen pengelolaan pelayanan mendapat 67,27 persen atau ketegori puas. Sedangkan kinerja utama Pemda juga rata-rata mendapatkan kepuasan asyarakat berada mendapat nilai 53,99 persen dengan kategori puas.
“Pada bidang pengelolaan pelayanan, kepusan tertinggi terdapat pada aspek kewajaran biaya/tarif pelayanan dengan kepuasan 81,2 persen. Artinya masyarakat berpandangan biaya pelayanan publik di Loteng masih dalam kewajaran,” ujarnya.
Kepuasan terendah terdapat pada praktik aplikasi (online) pelayanan publik 43,6 persen. Artinya, masyarakat belum puas terhadap pelayanan publik berbasis aplikasi (online).
“Sedangkan dilihat dari kepuasan masyarakat terhadap kinerja umum Pemda kepuasan tertinggi adalah biaya pendidikan sudah terjangkau 75,2 persen sedangkan bidang pelayanan kemudahan mendapatkan lapangan kerja yang memiliki kategori tidak puas 24.8 persen,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Loteng, Lalu Wirenate mengatakan, bahwa survei itu bagian dari cara pemda untuk memperbaiki pelayanan dan menyusun kebijakan pelayanan publik ke depan.
“Ini memang cara kita untuk memperbaiki pelayanan publik kita, salah satunya adalah menyelenggarakan survei kepuasan pelayanan publik yang sudah kita lakukan. Survei ini dilakukan pada akhir tahun 2023 dalam rangka menyusun kebijakan pelayanan publik kita,” imbuhnya.
Menurutnya, kesimpulan dari hasil survei tersebut diklaim cukup baik, meskipun ada beberapa item yang masih mendapat penilaian kurang. “Itu memang real kita rasakan, beberapa pelayanan publik kita misalnya penyediaan lapangan pekerjaan,” katanya.
Dikatakan, Hasil survei tersbut juga akan dipublikasikan ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menjadi pedoman menyusun kebijakan.”Berdasarkan hasil survei ini menjadi pedoman sehingga OPD tau mana bagian-bagian yang harus di perbaiki,” tandasnya.
