Lombok Barat (Inside Lombok) – Sebanyak tujuh OPD di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Barat (Lobar) menjadi atensi karena memperoleh rapor merah. Lantaran beberapa target, termasuk PAD yang tidak berhasil dicapai hingga 50 persen.
“Saat rapat komisi di DPRD beberapa hari yang lalu, beberapa OPD ini sudah dipanggil terkait soal capaiannya,” ujar kepala Bapenda Lobar, Suparlan saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (13/04/2022).
Ia berharap, agar ada evaluasi dari masing-masing OPD tersebut setelah dipanggil. Terlebih diperlukan adanya kreativitas yang harus dilakukan, supaya berbagai target yang diberikan dapat terpenuhi tahun ini. Kendati pun masih di tengah upaya pemulihan ekonomi akibat hantaman pandemi Covid-19.
“Ke depan tentu kita harapkan supaya ada kreativitasnya lah, kepala-kepala Dinas ini. Jangan semua diserahkan ke Bapenda,” ketusnya.
Padahal, kata dia, berdasarkan target PAD yang dipatok untuk ketujuh OPD tersebut nilainya tidak begitu besar. “Cuma karena tidak fokus ke masalah ini, jadinya tidak bisa tercapai (target),” beber dia.
Suparlan mencontohkan Dinas Pertanian yang target PAD-nya seharusnya Rp750 juta, justru tidak tercapai. Padahal, kata dia, ada beberapa hektare lahan pertanian yang dikelola oleh Dinas tersebut.
“Begitu juga dengan Dinas Kelautan, padahal banyak potensi-potensi yang bisa digarap, seperti garam di Sekotong, ada dia punya tambak juga. Daripada itu nganggur kan lebih baik kita sewakan ke pihak ketiga,” ungkapnya.
Dirinya menyebut, diperlukan adanya inovasi untuk memunculkan solusi-solusi semacam itu ke depan. Begitupun dengan Dikbud yang juga tidak berhasil mencapai target, dari hasil pengelolaan gedung SKB di Gunungsari.
“Memang sumber PAD-nya kan dari SKB, sementara sewa gedung itu hanya Rp15 ribu per kamar. Kan itu sudah tidak sesuai, dengan kondisi seperti ini, itu tarifnya sangat rendah,” kritik dia.
“Kalau Kominfo, itu kaitannya dengan tower provider-provider ini. Memang mereka sudah ngeluh dari awal kalau targetnya terlalu tinggi, tidak sesuai dengan potensi yang ada,” tutur Suparlan.
Persoalan itu disebutnya seharusnya dapat menjadi indikator penilaian kinerja para kepala OPD yang dilakukan oleh kepala daerah. Supaya ke depannya, tiap OPD bisa lebih cepat tanggap dan melakukan berbagai penyesuaian dengan kondisi terkini.
Ketujuh OPD yang tidak berhasil mencapai target PAD pada tahun 2021 di antaranya Dinas PUPR dengan target Rp600 juta, yang tercapai hanya 84,1 persen. Kemudian BPKAD target yang harus dicapai Rp29.741.430.695, yang tercapai hanya 66,61 persen. Lalu Diskominfo, dari target Rp1,8 miliar, yang tercapai hanya 70,65 persen. Disusul Dikbud dengan target Rp100 juta, capaiannya hanya 40,05 persen. Selanjutnya Dinas Kelautan dengan target Rp331 juta, capaiannya hanya 34,53 persen. Ditambah dengan Disnaker dengan target Rp550 juta, yang tercapai hanya 21,59 persen, dan yang terakhir Dinas Pertanian dengan target Rp750 juta, yang berhasil dicapai hanya 33,28 persen.
Di sisi lain, beberapa dinas seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), disebutnya telah berhasil melampaui target, hingga mencapai di atas 100 persen. (yud)
