Lombok Barat (Inside Lombok) – Kasus longsornya tiga titik proyek penataan kawasan Senggigi kembali menjadi sorotan. Setelah tim ahli yang digandeng kepolisian menyatakan mengundurkan diri.
Hal itu menuai sorotan dari Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Lombok Barat. Melalui ketuanya, H. Salman, Gapensi menilai adanya peristiwa mundurnya tim ahli ini justru akan menimbulkan pandangan buruk dari masyarakat atas kasus longsor itu.
“Adanya kejadian seperti ini, ya masyarakat pasti akan bertanya-tanya ada apa” ketusnya, saat dimintai keterangan, Rabu (14/04/2021).
Pihaknya pun turut menyayangkan mundurnya tim ahli yang sudah melakukan pemeriksaan di tiga titik longsor itu. Karena tentu saja, kata dia, kepolisian tidak akan bisa melanjutkan penyelidikan bila tidak membawa kesimpulan dari hasil pemeriksaan tim ahli. Sehingga ini kembali menjadi kendala yang harus dialami kepolisian dalam mendalami kasus longsor Senggigi ini.
Ia bahkan mempertanyakan kenapa universitas ternama di Lombok yang dinilai memiliki tenaga ahli untuk membantu kepolisian dalam hal ini justru kompak menolak dan sekarang justru ada yang mundur di tengah jalan setelah melakukan kajian.
“Perguruan tinggi sebagai tenaga ahli independen yang dapat membantu kepolisan harusnya memberikan alasan yang jelas kenapa menolak” tegas dia.
Selain rentan menimbulkan persepsi buruk masyarakat atas persoalan apa yang sebenarnya terjadi. Mundurnya tim ahli ini juga turut menyebabkan tersendatnya percepatan penanganan longsor tersebut. Karena para kontraktor yang terlibat dalam proyek itu, disebutnya digantungkan dengan ketidakpastian. Mereka bahkan dilema untuk menentukan sikap.
“Mereka mau memperbaiki tapi ketentuan teknisnya belum ada, tapi kalau tidak diperbaiki sampai habis masa kontrak nanti dinilai lalai” ketusnya.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong persoalan longsor Senggigi ini jangan sampai dibiarkan terus berlarut. Supaya perbaikannya bisa disegerakan, agar kerusakan itu jangan sampai merembet ke fasilitas lainnya yang ada di sana. Pihaknya juga mendorong kepolisian untuk mencari tim ahli pengganti dari universitas yang ada di luar NTB.
“Pihak-pihak terkait lainnya baik Pemda, kontraktor, DPRD, maupun konsultan dan balai jalan harus lebih intens lagi berkomunikasi dengan kepolisian, guna mencari solusi terbaik” tandas ketua Gapensi Lobar ini.
Di mana sebelumnya Kasat Reskrim Polres Lobar, AKP Dhafid Shiddiq menyebut pihaknya sudah mulai berkoordinasi dengan beberapa universitas di luar NTB, seperti ITS, Surabaya dan Udayana, Bali.
