Umi Rohmi Jadi Ketua Organisasi Wanita, Ini Program-programnya

Mataram (Inside Lombok) – Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd menjelaskan beberapa hal mengenai program-program BKOW dalam acara Pelantikan Pengurus dan Rapat Kerja BKOW Provinsi NTB periode 2018-2023 di Gedung Sangkareang pukul 10.00 WITA, Jumat (2/11/2018).

Rohmi menjelaskan beberapa program BKOW mencakup permasalahan vital di NTB yang ada hubungannya dengan peran sebagai wanita di beberapa bidang seperti, pendidikan, kesehatan, mental, budaya, lingkungan, kewirausahaan, dan khususnya ekonomi. Termasuk pula pada kasus narkoba, kekerasan terhadap perempuan, dan peningkatan ekonomi bagi wanita-wanita.

Salah satu yang menjadi tugas BKOW saat ini adalah permasalahan tentang pernikahan dini pada anak-anak di NTB. Terutama untuk wilayah Lombok Timur dan Lombok Tengah karena jumlah penduduknya lebih banyak.

“BKOW masih punya PR, tentang pernikahan dini dan ini merupakan salah satu agenda kita ke depan untuk melakukan sosialisasi betapa pentingnya anak-anak untuk menikah pada usia siap,” tekan Rohmi, Jumat (2/11/2018).

Ia juga berharap agar ke depannya, organisasi ini mampu memperhatikan objek. Seperti pembahasan tentang pendewasaan usia perkawinan dan harus melihat dimana penyebab “merariq kodeq” dan tidak hanya sekedar mensosialisasikannya kepada masyarakat.

Selain itu juga, mengenai gizi buruk yang ada di NTB, agar lebih diperhatikan kesehatan pada anak-anak. Selain itu juga, kematian ibu hamil atau bayi yang baru lahir, dan juga anak-anak yang putus sekolah, serta masalah tki ilegal merupakan tugas inti dari BKOW.

Begitu pun dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bahwa diperlukan kegiatan pelatihan karena masih ada beberapa lokasi yang sangat minim pembinaannya di bidang tertentu. BKWO bekerja sama dengan PKK, darma wanita, dan OPD terkait permasalahan tersebut.

Pekerjaan para anggota kepengurusan BKOW tahun ini menurut Rohmi justru semakin berat begitu juga dengan pemprov NTB dan seluruh pemda kabupaten kota serta seluruh masyarakat karena musibah yang terjadi benerapa bulan yang lalu.

“Tidak bisa proses rekonstruksi sampai 2 bulan, bahkan 1 tahun tidak bisa, sehingga BKOW di sini memiliki anggota dari latar belakang yang berbeda sehingga organisasi ini bisa besinergi untuk membantu meringankan tugas pemerintah daerah,” (IL4)