UMKM Menggeliat, Penyaluran KUR NTB Tembus Rp3,6 Triliun di Pertengahan Tahun

35
Ilustrasi KUR (Image Source : kur.ekon.go.id)

Mataram (Inside Lombok) – Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sepanjang Januari – Juli 2022 di NTB mencapai Rp3,6 triliun, dengan didominasi penyalurannya pada sektor perdagangan besar dan eceran kemudian pertanian. Banyaknya penyaluran KUR ini karena semakin menggeliatnya UMKM di NTB.

“Sektor perdagangan besar dan eceran yang mencapai Rp1,7 triliun dengan jumlah 39.073 debitur. Sektor pertanian, perburuan dan kehutanan mencapai Rp1,3 triliun dengan jumlah 40.302 debitur,” ujar Plt Kepala Bidang Fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam Dinas Koperasi dan UMKM NTB, H Muhammad Adhar, Senin (15/8).

Dikatakan, penyaluran KUR di NTB per Juli 2022 telah mencapai 60-70 persen dari realisasi penyaluran KUR tahun 2019-2021 dengan total Rp5,09 triliun dan jumlah debitur mencapai 151.776 orang.

“Ini belum satu tahun saja, enam bulan penyaluran KUR mencapai Rp3,6 triliun dengan jumlah 89.475 debitur. Tahun ini ditargetkan melampaui tahun sebelumnya dengan kenaikan 10 persen,” tuturnya

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM NTB, penyaluran KUR tertinggi ada di Kabupaten Lombok Timur yang mencapai Rp699,5 miliar dengan 18.444 debitur. Kemudian Lombok Tengah sebesar Rp633,4 miliar dengan 16.273 debitur, Lombok Barat sebesar Rp337,5 miliar dengan 8.718 debitur. Sedangkan Kota Mataram dan Lombok Utara mencapai Rp307,6 miliar dan Rp105,8 miliar dengan jumlah debitur 5.866 dan 2.660 debitur.

Sedangkan di Pulau Sumbawa, kabupaten Bima sebesar Rp500,4 miliar dengan debitur 12.521 Kemudian, Kabupaten Dompu mencapai nilai Rp Rp 255,5 miliar dengan 6.258 debitur. Serta Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Kota Bima masing-masing penyaluran KUR mencapai Rp 106,52 miliar dan Rp 61,82 miliar. Dengan jumlah debitur masing-masing sebanyak 2.603 dan 951 orang.

“Lombok Timur dan Lombok Tengah ini memang paling banyak penyaluran KURnya. Kemungkinan disana banyak pelaku usaha yang membutuhkan modal,” ucapnya.

Ia menekankan, untuk mengakses KUR adalah pelaku UMKM yang berbeda atau baru. Jika ingin mengakses KUR lagi maka angsuran KUR sebelumnya harus lunas terlebih dahulu.

“Masing-masing kabupaten ada pendamping KUR yang bisa berikan penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat untuk akses KUR,” katanya.

Apabila dengan akses KUR yang semakin bertambah maka sudah seharusnya produk-produk UMKM di NTB tak lagi menjual dalam barang mentah. Barang mentah harus berproses industrialisasi agar dapat memberikan nilai tambah. Sebagai contoh, hasil produksi bawang merah dan jagung yang ada di Sumbawa, KSB, Dompu, Bima dan Kota Bima harus disentuh dengan industrialisasi dimana ada produk turunannya.

“Kalau kemarin hanya jual jagung saja, besok itu bisa jual pakan ternak, peternakan berkembang, berdampak pada pengolahan ternak sehingga kita tidak kesulitan lagi mau dibawa kemana hasil panen jagung ini,” jelasnya. (dpi)