Mataram (Inside Lombok) – Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah minta bupati dan walikota serius mewujudkan zero kemiskinan ekstrem di NTB. Terlebih, jumlah masyarakat yang masuk dalam kemiskinan ekstrem di NTB mencapai 200 ribu lebih.
Jumlah penduduk miskin ekstrem di NTB tersebut dari catatan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), di mana 200 ribu lebih penduduk miskin di NTB dibagi ke 10 kabupaten/kota untuk validasi datanya. Intervensi kemudian akan diberikan agar kemiskinan tuntas, termasuk dengan memanfaatkan berbagai bantuan yang diberikan. Baik bantuan ekonomi, kesehatan dan pendidikan.
“Harapannya 200 ribu ini segera keluar dari kemiskinan ekstrem. Maka dari itu data reg sosek (registrasi sosial ekonomi) ini sangat sangat penting. Buat apa kalau misalkan ini kita sibuk-sibuk di provinsi, tapi kalau nggak nyambung kabupaten/kota,” ujar Rohmi, Kamis (15/9).
Sejauh ini ada tiga wilayah dengan jumlah penduduk miskin ekstrem terbanyak. Di antaranya Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat. “Kalau kita totalkan tiga kabupaten ini saja itu sudah lebih dari 60 persen penduduk NTB. Itu ada tiga kabupaten (yang banyak masyarakat miskin, Red) sehingga intervensi di tiga kabupaten ini harus betul-betul maksimal,” jelasnya.
Jika pemerintah di tingkat kabupaten kota serius melakukan intervensi, zero kemiskinan ekstrem di NTB diyakininya bisa terwujud. “Kalau kita kerja benar, harusnya terkejar. Asal komitmennya betul-betul bersama. Kalau 10 kabupaten/kota komitmennya nggak sama, ya nggak bisa. Tapi kalau komitmennya sama, dan saya melihat mereka pastilah semua mau kemiskinan turun,” ujarnya.
Wagub menegaskan saat ini yang menjadi PR besar bagi NTB adalah data yang harus benar-benar diperhatikan, agar setiap bantuan yang diberikan bisa tetap sasaran kepada masyarakat yang memang seharusnya diberikan.
“Jangan bicara anggaran dulu kalau datanya belum benar. Kita sering kali kalau ada apa-apa anggarannya tuh nggak ada. Kita program apa? Nggak ada anggaran ini, kita nggak punya inilah, selalu orientasinya anggaran. Padahal kalau datanya benar, kita lihat program pusat ini udah nggak kurang-kurang bantuannya,” bebernya.
Untuk itu adanya reg sosek ini menjadi hal sangat penting bagi daerah, karena dari sini akan dapat data valid tentang kondisi masyarakat di NTB dan Indonesia. Sehingga nantinya diharapkan setiap program bantuan yang ada benar-benar tepat sasaran, jadi bantuan-bantuan program bantuan apapun bisa tetap sasaran.
“Tidak ada orang yang tidak dapat bantuan, tidak ada orang yang tidak berhak dapat bantuan sehingga efektif semuanya, itu harapannya. Makanya kita minta supaya serius kabupaten kota, betul-betul dikawal ini,” imbuh Rohmi.
NTB sendiri sejak 2020 sangat konsen terhadap validasi data. Untuk itu Rohmi setiap ada pertemuan dengan bupati walikota selalu menekankan supaya mengawal validasi data yang basisnya desa maupun dusun. Saat ini sudah berjalan hanya masih saja terdapat data-data yang tidak valid sehingga menjadi PR besar daerah. Hal ini tidak hanya terjadi di NTB tapi di seluruh Indonesia.
“Maka itu saya mengimbau agar momen registrasi sosial ekonomi ini jangan sekali-kali disia-siakan. Dari Oktober sampai November di kawal sehingga prosesnya di desa dan dusun berjalan dengan lancar, tidak ada kendala. Karena pasti nanti ada orang yang di keluarkan dari data miskin yang memang tidak miskin. Ada yang masuk data baru sehingga itu kita harapkan berjalan dengan baik,” jelasnya. (dpi)
