Lombok Timur (Inside Lombok) – Maraknya kasus pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal asal NTB, membuat Pemprov NTB mulai mengambil langkah-langkah pencegahan. Salah satunya dengan membuat program NTB Zero Unprosedural.
Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj Siti Rohmi Djalilah memastikan tidak ada lagi PMI asal Provinsi NTB yang keluar negeri secara ilegal. Jika ingin keluar negeri, harus terlebih dahulu sudah tersertifikasi dan mengikuti prosedur yang berlaku.
“Buruh migran yang akan keluar negeri harus melewati prosedur yang berlaku, sehingga nantinya mereka keluar sudah terlatih dan terverifikasi,” ungkap Wagub saat menghadiri acara Deklarasi STBM di Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Lombok Timur, Senin (14/03).
Nantinya, lanjut Wagub, tidak ada lagi PMI asal NTB yang keluar negeri ataupun pulang secara tiba-tiba. Dikarenakan jika PMI yang pergi secara ilegal kemudian pulang dalam keadaan meninggal dunia, maka tentunya akan menjadi tanggung jawab pemerintah juga.
“Memastikan hal itu, kita telah kerjasama dengan 10 kabupaten/kota di NTB menandatangani MoU untuk jadikan NTB Zero Unprosedural Migran,” jelasnya. Dengan program cetusan Pemprov NTB tersebut, diharapkan tidak ada lagi calo-calo pemberangkatan PMI di NTB.
Nantinya, perusahaan penempatan yang akan memberangkatkan PMI harus memiliki cabang di Provinsi NTB. Dengan begitu keluarga dan pemerintah bisa lebih mudah memantau keberangkatan dan keadaan PMI yang akan ke luar negeri.
“Harus ada cabangnya di sini, tidak bisa kita kirim orang melalui HP, masak PT-nya ada di Bandung terus diberangkatkan dari sini. Jangan asal main kirim saja, jadi harus ada pertanggungjawabannya juga terhadap PMI kita,” tegasnya.
Jika masyarakat ingin keluar negeri harus mempersiapkan diri dengan baik sesuai prosedur, sehingga nantinya bisa keluar negeri dengan aman tanpa mengorbankan nyawa. Terlebih lagi bisa membawa rezeki yang berkah bagi keluarga.
“Dengan begitu masyarakat bisa mencari rezeki dengan tenang dan juga aman,” pungkasnya. (den)
