Mataram (Inside Lombok) – Terdapat sejumlah protes dari mahasiswa UIN Mataram yang akan diwisuda pada periode 12 September 2020 mendatang. Menyusul adanya kebijakan birokrasi UIN Mataram yang dirasa kurang adil.
Protes ini muncul karena dalam surat edaran panduan pelaksanaan yudisium dan wisuda daring (online) periode 12 September ini rencananya akan menggunakan sistem wisuda online dengan perwakilan.
Di mana setiap program studi atau jurusan akan diwakilkan oleh satu orang wisudawan terbaik untuk melaksanakan wisuda secara langsung (offline) untuk hadir di lokasi wisuda.
Akan tetapi mahasiswa lainnya hanya dibolehkan untuk mengikuti prosesi wisuda dari tempat tinggal masing-masing.
Kebijakan tersebut dirasa menyebabkan para calon wisudawan yang hanya dibolehkan mengikuti prosesi dari tempat tinggal masing-masing tidak dapat merasakan momen sakral tersebut secara langsung. Berbeda dengan perwakilan wisudawan yang telah ditentukan oleh pihak kampus, sehingga hal tersebut dirasa tidak adil.
“Pelaksanaan wisuda online dengan perwakilan bukan merupakan kebijakan yang bijak untuk calon wisudawan atau wisudawati,” tegas ketua Dewan Mahasiswa UIN Mataram, Muhardi, saat ditemui di Kampus I UIN Mataram, Senin (31\08\2020).
Hal inilah yang menyebabkan protes bermunculan sehingga pada Senin (31/08/2020) mereka kembali menggelar aksi. Guna menuntut pihak kampus supaya dapat mempertimbangkan kembali terkait rencana kebijakan wisuda online dengan perwakilan tersebut.
“Tuntutan kami simpel, yang pertama, tolong rapatkan kembali agar wisuda online ini sekiranya dapat diganti dengan wisuda offline, entah dengan sistem perfakultas kah, atau mungkin se-universitas, itu tergantung dari kebijakan UIN itu sendiri. Yang kedua, kami tidak menginginkan adanya keterwakilan dari mahasiswa” jelas Muhardi.
Kalaupun nantinya kebijakan untuk wisuda online ini tetap akan dilakukan, lanjut Muhardi, maka diharapkan berlaku untuk semua mahasiswa yang akan diwisuda tanpa terkecuali.
“Kalaupun nanti keputusannya wisuda ini akan tetap dilaksanakan online, tetapi kami tetap tidak menginginkan adanya keterwakilan karena itu akan menimbulkan kecemburuan sosial” pungkas Ketua Dema UIN Mataram ini.
Muhardi mengakui, dalam upaya penerapan rencana wisuda online dengan perwakilan tersebut, menghadirkan adanya intimidasi dari pihak kampus.
“Ada beberapa mahasiswa yang diintimidasi, dia diancam tidak akan bisa daftar wisuda. Atau bahkan ada yang semenjak ujian, saat mereka akan minta tandatangan di halaman pengesahan mereka ditanya, apakah serius mau wisuda. Kalau dia tidak mau wisuda online dia tidak akan diberikan tandatangan lembar pengesahan oleh dosen pengujinya” beber Muhardi.
Apabila aspirasi yang disampaikan pada aksi kedua masih tidak dipenuhi oleh pihak kampus, rencananya para mahasiswa ini akan kembali menggelar aksi.
“Tapi kami apresiasi ketika tadi pihak birokrasi sudah berjanji akan menggelar rapat pimpinan kembali dengan menyertakan perwakilan dari pihak mahasiswa sebanyak 5 orang,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Rektor III UIN Mataram Drs. Hj. Nurul Yakin, M.Pd menyebutkan bahwa pihak kampus tetap menampung aspirasi dari mahasiswa. Namun tetap memberi pandangan dari setiap kebijakan yang nantinya akan diterapkan.
“Sekarang lucu kan, kalau misalnya kita wisudanya semua harus online, maka siapa perwakilannya yang bisa untuk menjalankan prosesi wisuda itu. Siapa yang akan diwisuda jika tidak ada perwakikannya secara offline, kan tidak mungkin wisudanya bisa berjalan” sebutnya.
Terkait adanya tuntutan juga untuk penundaan jadwal wisuda, Hj. Nurul Yakin menyebutkan bahwa hal tersebut akan berdampak pada mahasiswa itu sendiri. Terlebih bagi mahasiswa yang sudah ada di penghujung sementer tua seperti mahasiswa semester 14 misalnya. Apabila wisudanya ditunda, maka nama mereka bisa jadi sudah dicoret oleh Dikti.
Dirinya menambahkan bahwa keputusan yang diambil oleh pimpinan itu berdasarkan peraturan dari pusat yang harus mengikuti protokol covid-19. Karena status untuk kota Mataram baru saja beralih dari merah menjadi orange.
Sementara jumlah mahasiswa yang akan diwisuda ini hampir 1000 sehingga kampus mempertimbangkan apabila wisuda harus dilakukan secara offline.
“Jumlah wisudawan kita ini kan hampir ada 900 an lebih dan hampir 1000, ditambah dengan kedua orang tuanya kan hampir 3000, belum lagi keluarganya yang akan datang” sebutnya.
Sehingga hal tersebut yang diantisipasi supaya tidak ada lagi klaster baru penyebaran covid-19 ini. WR III UIN Mataram ini juga menyebutkan bahwa apabila kampus tidak mengindahkan peraturan, maka bisa saja justru pihak birokrasi kampus yang akan mendapatkan teguran dari pusat.
“Kalau ditegur pemda, kita masih bisa minta maaf. Tapi kalau ditegur pusat, bisa zona merah lagi kita pimpinan yanga da di sini” pungkasnya.
Kalaupun para calon wisudawan yang akan wisuda pada periode 12 September tersebut sepakat untuk wisudanya ditunda, WR III UIN Mataram ini mempertanyakan kesanggupan para mahasiswa, apakah mereka semua dapat membuat surat pernyataan yang dilengkapi materai.
Untuk menampung aspirasi dari para mahasiswa tersebut, pihak kampus akan melaksanakan rapat ulang dengan menyertakan 5 orang perwakilan dari mahasiswa. Guna memberi kejelasan apa yang mendasari penerapan kebijakan tersebut.
