Mataram (Inside Lombok) – Banyaknya kasus penelantaran jemaah umrah asal NTB hingga gagal berangkat ke Tanah Suci Makkah beberapa waktu lalu menarik perhatian banyak pihak. Merujuk kasus itu, peran Satgas Umrah untuk melakukan pengawasan pada travel-travel umrah yang ada disebut perlu dipertanyakan.
Anggota DPD RI dapil NTB, Lalu Suhaimi Ismi menerangkan Kementerian Agama (Kemenag) memiliki Satgas Umrah dengan 9 stakeholder terkait yang dilibatkan untuk pengawasan. Mulai dari Kemenag, Polda, Kemenkumham, Pol PP, Dinas Kesehatan, Bandara, Pemerintah Daerah, dan stakeholder terkait. Namun satgas tersebut dinilai belum maksimal dalam pengawasannya.
“Saya kira kalau terjadi seperti itu, maka boleh saya katakan berarti ada kelengahan terhadap satgas itu,” ujar Suhaimi,, Rabu (10/5). Menurutnya, Satgas Umrah yang dibentuk tersebut harus betul-betul mempunyai data yang akurat dari semua travel yang ada.
Selain itu, Satgas Umrah juga harus mampu mengecek secara keseluruhan. Bukan saja dari segi personilnya atau SDM, tetapi dari segi finansialnya juga. “Sebab orang (SDM) boleh lengkap, tetapi finansialnya tidak mendukung untuk bisa memberangkatkan orang ini, tentu akan menjadi masalah,” ungkapnya.
Menurutnya, jika sudah banyak kasus penelantaran jemaah terjadi, maka ketika calon-calon travel yang belum mengajukan permohonan untuk izin dan lain-lain sebagainya harus benar-benar diseleksi ketat dari aparatur Kemenag. Di mana izin dan legalitasnya memang jelas, agar masyarakat tidak tertipu.
“Seharusnya juga dari kabupaten/kota (ada seleksi) kemudian sebelum diajukkan ke provinsi, daftar ke pusat dulu. Sebab, jangan sampai terjadi seperti kemarin. NTB juga memalukan, ada travel membuat sengsara jemaahnya di Cengkareng, bahkan harus kembali lagi. Tidak bisa berangkat, tentu kurang bagus citra NTB kita,” jelasnya.
Kasus yang ada diakui tidak hanya mencoreng nama travel yang bersangkutan saja, melainkan juga NTB secara umum. Karena itu, kontrol dari masyarakat terhadap travel-travel yang memberangkatkan umrah atau haji ini juga harus dilakukan. Sehingga tidak terjadi hal serupa yang belakangan ini ramai.
“Artinya begini, jangan lah keinginan yang sangat kuat dari calon untuk umrah atau haji itu, kemudian membuat mereka tidak selektif di dalam memilih travel mana yang betul-betul bonafit dan dapat dipercaya,” imbuhnya.
Sebelumnya, Pengurus Nasional Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH), Alhabib Sayyid Muhammad Salim Alkaff mengatakan maraknya calo umrah yang mengatasnamakan travel umrah juga menjadi masalah lain yang harus dihadapi. Di mana calo umrah berpotensi memicu banyaknya kasus terkait jemaah umrah. Bahkan merugikan pihak travel itu sendiri.
“Banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan dirinya dari perusahaan travel haji dan umrah tertentu. Padahal hanya calo, dan ada juga yang ngaku-ngaku sebagai pemilik travel,” ujarnya. (dpi)
