Mataram (Inside Lombok) – Sejak penyerangan Israel terhadap Palestina berlangsung, upaya memboikot produk-produk terafiliasi Israel disuarakan banyak pihak, tidak terkecuali di Indonesia. Kendati, pemerintah daerah mengakui berjalan atau tidaknya aksi boikot produk tertentu itu sangat bergantung pada masyarakat sebagai konsumen.
Kepala Dinas Perdagangan NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan masyarakat bisa memilih produk yang akan dikonsumsi, termasuk selama bulan Ramadan ini. Jika ada produk terafiliasi Israel beredar di pasaran, pemda tidak bisa melarang jika masih ada masyarakta yang ingin membeli.
Dicontohkan, Pemprov NTB melalui Dinas Perdagangan tidak bisa mendeteksi kurma yang terafiliasi Israel jika masuk ke daerah. Namun jika ada beredar di pasaran, baik kurma maupun sejumlah produk yang sebelumnya sudah diboikot tidak akan serta merta ditarik dan dilarang untuk diperdagangkan.
“Kami tidak bisa tidak bisa deteksi terkait kurma yang masuk. Itu kan impor, dan kami tidak ada importir dari sini. Rata-rata pedagang mengambil dari jawa,” katanya. Ia mengatakan, larangan membeli kurma yang terafiliasi Israel ini bukan dari negara, melainkan hanya imbauan.
Nelly mengaku tidak bisa berkomentar lebih banyak terkait adanya kurma pro Israel yang beredar saat ini. Imbauan ini sebagai dukungan terhadap warga di Palestina yang menjadi korban serangan Israel.
“Jadi silahkan itu selera konsumen tidak ada larangan dari negara hanya imbauan dari sesama dari teman-teman. Karena bukan larangan resmi negara jadi saya tidak banyak komentari,” kata Nelly.
Menurutnya, saat ini kurma yang terafiliasi ke Israel ini kemungkinan sudah ada beredar di pasar. Namun pemda dalam hal ini Dinas Perdagangan tidak bisa melarang masyarakat jika ada yang ingin membelinya. “Kan tidak saja kurma tapi produk yang lain seperti KFC tapi itu kan tidak dilarang oleh pemerintah. Itu disarankan sebagai simpati terhadap saudara di Palestina,” ujarnya.
Dinas Perdagangan tidak bisa melakukan penyitaan terhadap produk-produk tersebut. Hal ini disebabkan karena tidak ada larangan dari pemerintah terhadap beredarnya produk yang terafiliasi Israel. “Ini hanya solidaritas saja sifatnya yang sebenarnya kembali ke masing-masing konsumen,” tutupnya. (azm)
