Mataram (Inside Lombok) – Banyaknya perempuan yang juga menjadi kepala keluarga masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Pasalnya, kondisi tersebut mengharuskan para perempuan untuk mencari nafkah memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Sekretaris Komisi V DPRD NTB, Sitti Ari mengatakan masih ada perempuan yang berjualan di jalanan dan sangat bahaya terhadap keselamatannya. Dengan kondisi ini pendataan harus dilakukan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan selanjutnya nanti dilakukan pembinaan dalam rangka peningkatan keterampilan.
“Ibu-ibu ini kita berdayakan mungkin kedepannya bisa berjualan lebih layak dan menggunakan fasilitas yang memadai. Kan sekarang ini masih ada yang berjualan di pinggir jalan seperti jual rebus-rebusan,” katanya Senin (20/1) siang.
Ia mengatakan bahkan aktivitas berjualan yang dilakukan dengan melibatkan anaknya yang masih kecil. “Miris banget ya melihat ya berdiri menjajakan dan kadang gendong anak juga. Itu tugas pemerintah bagaimana agar terdata ibu-ibu ini berjualan lebih layak,” katanya.
Peningkatan kapasitas para ibu rumah tangga bisa dilakukan mulai dari tingkat desa. Apalagi dana desa yang diberikan pemerintah sudah dilakukan cukup lama dan bisa dialokasikan untuk program penurunan angka kemiskinan. “Dari dusun mungkin. Juga memberikan pemahaman terkait ini ya. Dari desa juga harus terlibat ya dan desa kan punya dana desa,” katanya.
Menurutnya, desa perangkat paling bawah diharapkan lebih tahu kondisi masyarakatnya. Dengan begitu program-program pemberdayaan bisa dilakukan dengan melibatkan langsung para ibu rumah tangga. “Melihat siapa yang penduduknya yang kekurangan dan bisa komunikasi dengan kami. Kan kami (DPRD) juga punya anggaran terkait hal ini dan bisa bersinergi untuk menyelesaikan persoalan ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
Dengan peningkatan kapasitas melalui pelatihan ini nantinya bisa membantu masyarakat untuk meningkat perekonomiannya. “Tidak lagi jualan di jalanan. Kalau mereka punya skil nanti bisa berjualan lebih layak atau lebih baik,” tegasnya. (azm)
