Mataram (Inside Lombok) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian memberi izin kepada seluruh kepala daerah yang baru terlantik untuk memutasi pejabat. Bagi Mendagri, hal tersebut bertujuan agar pemerintahan berjalan efektif dan sejalan dengan kebijakan kepala daerah. Ia menyampaikan itu usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta (21/01).
Lalu, bagaimana dengan mutasi pejabat di Provinsi NTB dalam pemerintahan yang akan dipimpin Iqbal-Dinda? Ketua Tim Transisi Iqbal-Dinda, Adhar Hakim mengatakan Iqbal-Dinda tentu akan menata birokrasi.
“Kalau dalam penataan birokrasi berdampak adanya mutasi, itu konsekuensi penataan birokrasi,” ungkap Adhar kepada Inside Lombok, Kamis (31/01). Kendati, Adhar menjelaskan, mutasi pejabat dalam pemerintahan Iqbal-Dinda akan sesuai dengan kebutuhan ide meritokrasi yang pernah disampaikan dalam berbagai kesempatan sebelumnya. “Soal waktunya kapan, tentu akan dikomunikasikan dengan Mendagri,” tandas Adhar.
Sebelumnya, pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi NTB, Lalu Muhamad Iqbal – Indah Dhamayanti Putri menegaskan komitmennya untuk menerapkan prinsip meritokrasi dalam pemerintahan. Menurut keduanya, penerapan meritokrasi dalam seleksi pegawai dan pengambilan keputusan di pemerintahan akan menjadi prioritas utama dalam masa kepemimpinannya.
Mereka menekankan pentingnya memilih pejabat dan staf berdasarkan kompetensi dan prestasi, bukan atas dasar hubungan personal atau politis. Iqbal-Dinda juga menyampaikan bahwa mereka berkomitmen untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan. Ini adalah bagian dari upaya mereka untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih inklusif dan berpihak pada rakyat.
Dengan rencana ambisius tersebut, Iqbal-Dinda berharap pemerintahan Provinsi NTB dapat menjadi model bagi daerah lain dalam menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada hasil yang nyata. (gil)
