Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah pusat telah mengeluarkan Inpres No. 1 Tahun 2025 yang mengatur soal efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran, mencakup berbagai hal, tak terkecuali perekrutan PNS dan PPPK. Plt. Kepala BKD NTB, Yusran Hadi mengatakan segala hal telah dipertimbangkan dan dibuatkan perencanaan yang matang dalam menghadapi efisiensi anggaran. Sehingga, relevan dengan instruksi presiden untuk mengefisienkan anggaran.
“Kami akan hitung dulu sumber daya dan dicocokkan dengan kebutuhan. Kami akan sampaikan lagi perkembangannya,” ungkap Yusran di Pendopo Gubernur NTB, Senin (10/2). Diterangkan, dalam APBD NTB 2025, anggaran BKD NTB terpangkas sekitar Rp1,3 miliar dari keseluruhan anggaran yang mencapai Rp3 miliar lebih atau setara lebih 30 persen.
Menurut Yusron, berbagai kebutuhan belanja soal kebutuhan pokok penyiapan meritokrasi, tidak mengalami rasionalisasi. “Kebutuhan belanja itu menyangkut penguatan asesmen center, kemudian ada pula operasional soal manajemen talenta. Kami telah memilah dan memilih berbagai kebutuhan belanja yang memang bisa dipotong dan tidak bisa dipotong. Belanja untuk kebutuhan tugas pokok dari BKD, sudah dipastikan aman,” jelasnya.
Soal persiapan meritokrasi pemerintahan Iqbal-Dinda, Yusran mengaku telah mempelajari seluruh visi-misi pemenang Pilkada NTB tersebut. Terutama soal prinsip-prinsip dan mekanisme menjalankan meritokrasi. “Kami pun telah studi banding ke beberapa daerah, termasuk ke BKN soal penerapan meritokrasi. In shaa Allah, kami sudah siap menjalankan meritokrasi,” tekan Yusran.
Kepada seluruh P3K Penuh Waktu dan P3K Paruh Waktu, Yusran berpesan agar bekerjalah dengan baik. Harus menunjukkan kinerja yang bagus untuk dapat terus ditetapkan sebagai aparatur sipil negara. “Dengan begitu, saya yakin kesempatan emas bagi siapapun yang bersungguh-sungguh, akan terbuka lebar,” tandas Yusran. (gil)
