Mataram (Inside Lombok) – Yayasan Penabulan bersama GEDSI JET Working group sudah mulai membahas policy paper atau lembar kebijakan transisi energi. Karena nantinya akan dibawa ke masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur agar program transisi energi yang berbasis GEDSI bisa dimasukan dalam misinya selama lima tahun memimpin.
“Kita akan bawa ke delapan media di NTB dan juga ketiga pasangan calon yang maju pada Pilkada serentak 2024,” kata Koordinator Project WE FOR JET di Provinsi NTB, Nurjanah, Kamis (26/9) sore.
Ia mengatakan, transisi energi menjadi perhatian global. Bahkan NTB menargetkan zero emisi akan terealisasi pada tahun 2050 mendatang. Pilkada serentak 2024 ini menurut Nurjanah menjadi momentum yang harus dimanfaatkan dengan maksimal agar program – program yang direalisasikan oleh pimpinan yang baru bisa melibatkan semua pihak. “Ini tidak boleh kita lewatkan,” katanya.
Isu transisi energi sambung Janah sapaan akrabnya bukan lagi menjadi program sampingan pemerintah daerah. Karena melalui transisi energi juga bagian dari cara untuk menjaga lingkungan sehingga harus makin digencarkan. “Dunia sudah konsen dengan persoalan lingkungan yang cukup parah dengan perubahan iklim dan dampaknya. Penggunaan energi fosil,” katanya.
Kepala daerah terpilih kata Janah bisa menjadikan program transisi energi menjadi salah satu program strategis yang harus dijalankan di tengah masyarakat. “Energi ini masih menjadi kewenangan Pemerintah provinsi. Karena ini sudah menjadi isu global kita perlu mensinkronkan kebijakan pemerintah baru,” katanya.
Pada pemerintahan baru Presiden RI terpilih semoga ada perhatian yang serius terhadap persoalan transisi energi berkeadilan. Pemerintah daerah terutama pemerintah Provinsi NTB bisa menjemput bola program energi di pemerintah pusat. Selain itu, perlunya ada OPD yang fokus mengurus energi khususnya di pemerintah kabupaten dan kota.
“Betul. Mudah-mudahan kedepan karena ini juga menjadi perhatian kabupaten dan kota hingga desa ada perubahan nomenklatur yang kita harapkan. Urusan energi ini urusan kabupaten hingga desa,” tutupnya. (azm)
